Pengambilan Dokumen Kependudukan Tidak Boleh Diwakilkan

Kepala Disdukcapil Kabupaten PPU, Suyanto ketika ditemui mengatakan, masyarakat yang sudah mengurus KTP-el dan sebagainya, diharapkan mengambil sendiri karena dikhawatirkan dimanfaatkan orang yang tak bertanggungjawab.

“Boleh diwakilkan apabila seseorang itu berada dalam satu kartu keluarga, kalau diluar KK tidak boleh, saya antisipasi dimanfaatkan oleh orang lain, terutama meminta uang,” ujarnya, Minggu (3/6) kemarin.

Menurut Suyanto, kejadian tersebut kerap terjadi, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau seperti Jenebora, Pantai Lango dan Gresik Kelurahan Penajam.

“Kalau di Luar KK yang mengambilkan, ada indikasi orang meminta uang dengan alasan transpor, makanya banyak orang yang marah karena mau mengambil, tapi tidak bisa diwakilkan,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi itu, salah satu contoh yang dilakukan adalah mengantarkan langsung KTP-el masyarakat ke kelurahan/desa jika sudah dicetak. “Kalau sudah kita antarkan ke kelurahan/desa itu bukan urusan kita lagi, karena kami tidak meminta pungutan atau biaya apapun,” tutupnya. (Wn)

Pengambilan Dokumen Kependudukan Tidak Boleh Diwakilkan

Berita Terkait

Dana RT Rp50 Juta Dinilai Belum Maksimal, DPRD Berau Dorong Program Pemberdayaan Warga

Alokasi DIPA dan TKD Provinsi Kaltara Naik, Gubernur: APBN Adalah Amanah Rakyat

Disbun Kutai Timur Monitoring dan Evaluasi Sapras Cegah Kebakaran

Pernyataan Rocky Gerung soal IKN Dikecam, Kepala Adat Paser Desa Bumi Harapan dan Ketua Gepak Kuning Kaltimtara Angkat Bicara

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Berkolaborasi Bersama Jalin Gencarkan Upaya Digitalisasi

Empat Kali Diperpanjang, 1.316 Napi Kaltim-Kaltara dapat Asimilasi Covid-19

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini