Apa lagi dengan adanya moratorium dari pusat, tidak ada lagi penerimaan guru PNS. “Karena sudah tidak diperbolehkan menerima guru PNS, makanya kita berlakukan guru kontrak,” ucapnya.
Namun, perekrutan guru kontrak tidak bisa terlaksana dengan mulus sebab dinas pendidikan masih terkendala dengan anggaran. “Merekrut guru kontrak bisa saja sebanyak-banyaknya, tapi ya harus juga disesuaikan dengan anggaran yang ada, kecuali ada guru yang bersedia dikontrak tanpa ada pengganti uang lelah,” tukasnya.
Walau demikian, pihanya tetap memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Paser. Dia berharap adanya peran serta wali murid dalam mendidik anaknya di lingkungan rumah. “Kalau hanya mengharap guru yang memberikan pengajaran kepada siswa itu saya rasa masih kurang, jadi untuk peningkatan kualitas pendidikan juga perlu didukung oleh orang tua wali murid dengan jalan mengontrol aktivitas anak selama di rumah dan di lingkungan luar rumah,” pungkasnya. (dc1217)
Apa lagi dengan adanya moratorium dari pusat, tidak ada lagi penerimaan guru PNS. “Karena sudah tidak diperbolehkan menerima guru PNS, makanya kita berlakukan guru kontrak,” ucapnya.
Namun, perekrutan guru kontrak tidak bisa terlaksana dengan mulus sebab dinas pendidikan masih terkendala dengan anggaran. “Merekrut guru kontrak bisa saja sebanyak-banyaknya, tapi ya harus juga disesuaikan dengan anggaran yang ada, kecuali ada guru yang bersedia dikontrak tanpa ada pengganti uang lelah,” tukasnya.
Walau demikian, pihanya tetap memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Paser. Dia berharap adanya peran serta wali murid dalam mendidik anaknya di lingkungan rumah. “Kalau hanya mengharap guru yang memberikan pengajaran kepada siswa itu saya rasa masih kurang, jadi untuk peningkatan kualitas pendidikan juga perlu didukung oleh orang tua wali murid dengan jalan mengontrol aktivitas anak selama di rumah dan di lingkungan luar rumah,” pungkasnya. (dc1217)