Pada 2017 lalu, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten PPU sempat memberikan hukuman melalui Peraturan Pemerintah (PP) 53 Tahun 2010 tentang disiplin ASN, karena mendapatkan laporan sudah 86 hari mengabaikan tugasnya sebagai ASN dan pada saat itu bersangkutan hanya diberikan sanksi ringan, namun hal itu tidak seolah-olah tidak dihiraukan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar menyatakan Bapelitbang Kabupaten PPU sudah menjalankan mekanisme dan melimpahkan permasanlahan itu kepada BKPP PPU, sehingga ASN tersebut akan dimintai keterangan. “Senin nanti akan panggil yang bersangkutan untuk di konfirmasi alasan selama ini dia tidak masuk bekerja,” ungkapnya, Jumat (18/5).
Lanjutnya, pemerintah daerah akan melakukan pemecatan kepada oknum pegawai tersebut jika seluruh persyaratan memenuhi unsur terlebih pegawai tersebut tidak masuk bekerja kurang lebih selama 10 bulan. “Sanksinya yah pemberhentian kalau memenuhi kategori persyaratan,” ucapnya.
Pemerintah daerah setempat juga akan memberikan sanksi pemecatan kepada sejumlah pegawai yang dinilai telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, bahkan sekretaris daerah telah memberikan persetujuan pemberhentian kepada salah satu oknum ASN yang bekerja disalah satu SKPD di wilayah setempat.
“Ada beberapa ASN yang indisipliner, tidak mematuhi ketentuan hari kerja, termasuk tadi (kemarin,Red.) saya sudah berikan paraf pemberhentian,” tutupnya. (wn1017)
