Ketua Panwaslu Kabupaten PPU Daud Yusuf ketika ditemui menyatakan dari sejumlah laporan yang ada, terdapat aduaan yang tidak dapat diproses lantaran tidak memenuhi ungsur dugaan pelanggaran Pilkada.
“Dari keenam dugaan pelanggaran itu, baru satu yang ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan, yaitu pembagian nasi bungkus, kemungkinan besar, minggu depan sudah melakukan proses sidang, kalau yang camat kan ditindaklanjutin ke Komisi ASN,” ungkapnya, Jum’at (4/5).
Pada Jumat (4/5) kemarin, pihaknya kembali menerima laporan dugaan pelanggaran yang ketujuh dari masyarakat yang didampingin oleh salah satu tim paslon.
“Ada laporan dugaan penggunaan fasilitas negara yang dilakukan oleh salah satu paslon, kebetulan beliau juga merupakan wakil bupati non aktif,” jelasnya.
Dalam waktu dekat ini, Panwaslu PPU akan kembali menindaklanjuti laporan yang tersebut dan akan memanggil terlapor maupun sejumlah saksi untuk meminta klarifikasi. (wn1017)
Ketua Panwaslu Kabupaten PPU Daud Yusuf ketika ditemui menyatakan dari sejumlah laporan yang ada, terdapat aduaan yang tidak dapat diproses lantaran tidak memenuhi ungsur dugaan pelanggaran Pilkada.
“Dari keenam dugaan pelanggaran itu, baru satu yang ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan, yaitu pembagian nasi bungkus, kemungkinan besar, minggu depan sudah melakukan proses sidang, kalau yang camat kan ditindaklanjutin ke Komisi ASN,” ungkapnya, Jum’at (4/5).
Pada Jumat (4/5) kemarin, pihaknya kembali menerima laporan dugaan pelanggaran yang ketujuh dari masyarakat yang didampingin oleh salah satu tim paslon.
“Ada laporan dugaan penggunaan fasilitas negara yang dilakukan oleh salah satu paslon, kebetulan beliau juga merupakan wakil bupati non aktif,” jelasnya.
Dalam waktu dekat ini, Panwaslu PPU akan kembali menindaklanjuti laporan yang tersebut dan akan memanggil terlapor maupun sejumlah saksi untuk meminta klarifikasi. (wn1017)