“Masyarakat itu sudah sangat gerah dengan kelakuan PT TMJ. Terlebih lagi ada isu yang berkembang bahwa masyarakat sudah menerima fee atau bonus dari pihak perusahaan, tapi kenyataannya masyarakat tidak pernah menerima dana apapun dari perusahaan tersebut,” tukasnya.
Terkait legalitas perusahaan, kata dia, ada salah satu tokoh yang mengatakan bahwa pihak perusahaan tidak bisa menunjukkan izin penggunaan jalan umum.
Aspiana juga menjelaskan bahwa truk pengangkut batu bara tersebut menggunakan nomor polisi Kalimantan Selatan. Sopir truk tersebut merupakan warga Kalsel. Mereka juga mengemudikan truk dengan ugal-ugalan.
“Sangat berbahaya jika truk tersebut tetap melintasi jalan raya umum, sebab sekali jalan mereka berjejer dan banyak yang ugal-ugalan saat melintasi kawasan Desa Batu Kajang,” jelasnya.
Menurutnya, aksi masyarakat tersebut dilakukan berdasarkan Pergub Nomor 10/ 2012 tentang Penyelenggaraan Jalanan Umum dan Jalan Khusus Untuk Kegiatan Pengangkutan Batu Bara dan Kelapa Sawit. Pasal 6 ayat 1 secara jelas menyebutkan “angkutan batu bara dan hasil perusahaan perkebunan kelapa sawit dilarang melewati jalan umum”.
Dari keterangan yang dihimpun, batu bara tersebut diangkut menuju pelabuhan yang berada di Tempayang RT 01 Desa Rangan Kecamatan Kuaro.
Dia juga bersyukur bahwa pada saat aksi tersebut hadir personel TNI dari Koramil 0904-06Batu Kajang untuk mengamankan aksi warga sehingga tidak sempat terjadi keributan. “Alhamdulillah ada personel TNI yang berusaha mengamankan aksi warga tersebut sehingga tidak sempat terjadi bentrok antara warga dan sopir truk,” katanya.
Dia menambahkan, tidak mungkin aparat keamanan tidak tahu dengan aktivitas truk-truk tersebut karena melintas siang sampai malam hari. “Sampai hari ini belum ada tanggapan positif dari pihak perusahaan untuk melakukan mediasi terkait permasalahan ini, tapi kami masih tetap menunggu itikad baik perusahaan.” pungkasnya. (dc1217)
