Pemerintah Antisipasi Empat Ancaman Pilkada

JAKARTA - Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 memasuki tahap krusial. Pemerintah mengidentifikasi empat ancaman yang bisa menganggu pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. 

Saat ini tahapan Pilkada 2018 me masuki masa kampanye. Pasangan kepala daerah beserta tim pemenangan mulai menebar simpati ke kantong-kantong suara pemilih untuk meraih dukungan. Dalam rentang waktu ini, kampanye biasanya tak hanya berisi penyampaian visi-misi, tetapi juga rentan disusupi dengan kampanye hitam untuk saling mendiskreditkan antar pasangan calon. 

“Ada empat jenis ancaman yang kami antisipasi betul karena bisa menganggu pelaksanaan Pilkada dan memicu konflik di masyarakat,” ujar Menteri Kordinator Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto seusai Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada 2018, di Hotel Sahid, kemarin. 

Dia menjelaskan ancaman pertama munculnya politik identitas. Isu ini biasanya digunakan untuk mendiskreditkan pasangan calon dengan hal-hal yang berkaitan dengan suku, agama, dan putra daerah. “Ini menjadi ancaman pilkada karena larinya ke SARA. Entah itu suku, agama, lalu putra daerah atau bukan. Jadi membangun parameter sendiri,” katanya.

Hal kedua yang menjadi ancaman menurut Wiranto adalah kampanye hitamyang akan melahirkan ancaman lain yaitu pembunuhan karakter bagi kandidat yang terlibat dalam kontestasi. Kedua ancaman ini akan banyak dilakukan dengan menggunakan media sosial (medsos). “Pembunuhan karakter dengan hoax melalui medsos. Medsos jadi ancaman baru tidak hanya bagi Indonesia dan internesional. Ini bisa masuk kemanapun termasuk pilkada,” tuturnya. 

Ancaman terakhir kata Wiranto adalah terkait dengan politik uang. Menurutnya jika politik uang terus dilakukan akan merusak demokratisasi lokal. Hal ini juga berdampak pada terpilihnya pemimpin yang hanya bermodalkan material tanpa kapasitas yang jelas. 

“Empat ancaman ini dari dalam. Saya kira tugas kita adalah melihat ke dalam diri terkait tugas dan kewajiban. Apa yang harus dilakukan dalam rangka pilkada,” paparnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui memasuki tahapan kampanye pilkada kali ini telah marak beredar isu-isu hoax dan SARA. Dia mengatakan \politik identitas perlu dihindari karena rentan menyebabkan polarisasi di tengah masyarakat.

“Hal inilah yang kemudian dapat menimbulkan gesekan,” tuturnya. 

Tjahjo pun menyebut jika pasangan calon menggunakan politik identitas patut diduga tidak memiliki kinerja jelas. Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan ada beberapa potensi masalah yang dihadapi pada pilkada 2018. Persoalan pertama adalah data pemilih yang mana masih adanya peluang pemilih kehilangan hak pilihnya. (sdn)