Pengadaan lahan Perusda Benuo Taka itu diduga bermasalah sebab sudah berapa kali ada perubahan kepemilikan lahan, tetapi perusda tidak memiliki catatan terkait kepemilikan lahan sebagai aset.
Kemudian, transaksi jual-beli tanah seluas kurang lebih 18.000 meter persegi itu di dapatkan dari sembilan orang pemilik tanah awal pada tahun 2004 menggunakan dana hibah dari pemerintah kabupaten kurang lebih Rp20 miliar.
Ia menjelaskan, proses pengadaan tanah Perusda tersebut terjadi pada tahun 2004 hingga 2006. Sebagian pemilik tanah maupun ahli warisnya telah meninggal dunia sehingga pihaknya kesulitan mendapatkan alat bukti.
“Direktur Perusda yang bertanggung jawab pada waktu itu masih ada, sudah kami lakukan pemeriksaan juga,” ujarnya.
Selain itu, Guntur menjelaskan, ada sejumlah kasus yang sedang ditangani oleh Kejari PPU yaitu dugaan penyelewengan dana desa pada Lembaga Perkreditan Sarana Mandiri. “Kasus ADD di Sukaraja Kecamatan Sepaku dan ada kasus penuntutan yang tengah berjalan, ”jelasnya. (wn1017)
Pengadaan lahan Perusda Benuo Taka itu diduga bermasalah sebab sudah berapa kali ada perubahan kepemilikan lahan, tetapi perusda tidak memiliki catatan terkait kepemilikan lahan sebagai aset.
Kemudian, transaksi jual-beli tanah seluas kurang lebih 18.000 meter persegi itu di dapatkan dari sembilan orang pemilik tanah awal pada tahun 2004 menggunakan dana hibah dari pemerintah kabupaten kurang lebih Rp20 miliar.
Ia menjelaskan, proses pengadaan tanah Perusda tersebut terjadi pada tahun 2004 hingga 2006. Sebagian pemilik tanah maupun ahli warisnya telah meninggal dunia sehingga pihaknya kesulitan mendapatkan alat bukti.
“Direktur Perusda yang bertanggung jawab pada waktu itu masih ada, sudah kami lakukan pemeriksaan juga,” ujarnya.
Selain itu, Guntur menjelaskan, ada sejumlah kasus yang sedang ditangani oleh Kejari PPU yaitu dugaan penyelewengan dana desa pada Lembaga Perkreditan Sarana Mandiri. “Kasus ADD di Sukaraja Kecamatan Sepaku dan ada kasus penuntutan yang tengah berjalan, ”jelasnya. (wn1017)