Ketua Panwaslu Paser Nur Khamid mengatakan deklarasi dilaksanakan sebagai persiapan menghadapi pengawasan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kaltim.
“Pengawasan politik uang dan politisasi SARA tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu saja, tapi perlu juga dukungan serta partisipasi semua pihak,” kata Nur Khamid.
Disampaikan juga bahwa saat ini kabupaten Paser masuk tujuh besar rawan politisasi SARA di Kaltim."Mari bersama kita hilangkan peringkat tersebut, apabila semua pihak berkenan untuk menolak secara tegas politisasi SARA bersama–sama," imbuh Khamid.
Dalam kesempatan itu juga dibacakan teks Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA dalam Pilkada Kaltim tahun 2018 secara bersama-sama dan dilanjutkan dengan penandatanganan bersama.
Penulis : Dwi Cahyo
Editor : Supiansyah
Ketua Panwaslu Paser Nur Khamid mengatakan deklarasi dilaksanakan sebagai persiapan menghadapi pengawasan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kaltim.
“Pengawasan politik uang dan politisasi SARA tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu saja, tapi perlu juga dukungan serta partisipasi semua pihak,” kata Nur Khamid.
Disampaikan juga bahwa saat ini kabupaten Paser masuk tujuh besar rawan politisasi SARA di Kaltim."Mari bersama kita hilangkan peringkat tersebut, apabila semua pihak berkenan untuk menolak secara tegas politisasi SARA bersama–sama," imbuh Khamid.
Dalam kesempatan itu juga dibacakan teks Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA dalam Pilkada Kaltim tahun 2018 secara bersama-sama dan dilanjutkan dengan penandatanganan bersama.
Penulis : Dwi Cahyo
Editor : Supiansyah