Biaya pengirimannya tidak ditanggung oleh pemerintah pusat sehingga dibebankan kepada BPBD PPU.
Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Peralatan dan Logistik BPBD PPU Nurlaila menjelaskan, bantuan peralatan itu untuk mengantisipasi kawasan yang tidak dapat dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran akibat akses jalan yang sulit dan tidak adanya sumber air ketika terjadi kebakaran lahan.
“Jadi sejumlah alat ini maksudkan untuk penanganan Karhutla yang tidak bisa dilangkau mobil tangki pemadam kebakaran,” ungkap Nurlaila ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (6/1).
Namun, yang menjadi permasalahan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat tidak menganggarkan dana pengiriman ke setiap kabupaten/kota di Indonesia.
“Jadi sekarang daerah yang menyiapkan dananya, jadi kami baru akan mengkoordinasikan dengan Sekretaris Daerah, Bappeda dan Badan keuangan Kabupaten PPU, untuk kisarannya biaya saya belum memastikan, karena itu tergantung dari berat peralatannya, tapi itu bisa mencapai puluhan juta,” ujarnya.
Beban pengiriman itu, kata dia, sudah ada sejak tahun 2017 lalu, seperti halnya dengan bantuan speedboat yang memakan biaya sekitar Rp115 juta.
Selain itu menurut Nurlaila, bantuan yang juga biasanya diambil di pemerintah provinsi sekarang harus diambil di pemerintah pusat sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar. Mengingat kondisi keuangan daerah terus mengalami penurunan, hal ini jadi beban tersendiri.
“Ya cukup membingungkan, sebab kalau tidak diambil bantuan itu, maka akan didistribusikan ke daerah lainnya dan masih banyak provinsi yang membutuhkan dan dia siap menyiapkan dana ekspedisinya,” jelasnya. (wn1017)
