Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati, anggaran Pilkada PPU 2018 sebesar Rp26 miliar. Dari jumlah itu, sebesar Rp5 miliar yang dialokasikan pada APBD 2017 sudah dicairkan. Sisanya Rp21 miliar akan dicairkan pada tahun ini.
Sementara anggaran bagi Panwaslu sesuai dengan NPHD itu baru tersalurkan Rp2 miliar dan Rp7 miliar belum tercairkan. Begitu pula dengan dana pengamanan Pilkada sebesar Rp3,5 miliar bagi Polres PPU dan 1,5 miliar untuk Kodim 0913/PPU. Tohar menjelaskan, pada awal Februari 2018, dana hibah itu sudah dicairkan.
“Pada tahap pertama itu untuk KPU dan Panwaslu di tahun 2017 sudah tersalurkan Rp5 miliar dan Panwaslu Rp5 miliar, jadi tinggal tahap kedua,” ucapnya.
Dia menjelasakan pada awalnya pemerintah daerah ingin membayarkan dana itu secara bertahap, tapi melihat rentang waktu dari pencairan dana bagi hasil tahap pertama ke tahap kedua cukup lama sehingga Pemkab berinisiatif untuk mencairkan kekurangan tahap kedua itu secara keseluruhan. (wn1017)
Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang disepakati, anggaran Pilkada PPU 2018 sebesar Rp26 miliar. Dari jumlah itu, sebesar Rp5 miliar yang dialokasikan pada APBD 2017 sudah dicairkan. Sisanya Rp21 miliar akan dicairkan pada tahun ini.
Sementara anggaran bagi Panwaslu sesuai dengan NPHD itu baru tersalurkan Rp2 miliar dan Rp7 miliar belum tercairkan. Begitu pula dengan dana pengamanan Pilkada sebesar Rp3,5 miliar bagi Polres PPU dan 1,5 miliar untuk Kodim 0913/PPU. Tohar menjelaskan, pada awal Februari 2018, dana hibah itu sudah dicairkan.
“Pada tahap pertama itu untuk KPU dan Panwaslu di tahun 2017 sudah tersalurkan Rp5 miliar dan Panwaslu Rp5 miliar, jadi tinggal tahap kedua,” ucapnya.
Dia menjelasakan pada awalnya pemerintah daerah ingin membayarkan dana itu secara bertahap, tapi melihat rentang waktu dari pencairan dana bagi hasil tahap pertama ke tahap kedua cukup lama sehingga Pemkab berinisiatif untuk mencairkan kekurangan tahap kedua itu secara keseluruhan. (wn1017)