Salah satu hal yang sempat mengemuka adalah tentang rencana pembangunan pelabuhan tipe A di Tanjung Harapan yang merupakan bagian dari mega proyek smart city.
Kepala Resor Cagar Alam Teluk Apar mengatakan bahwa lahan seluas sekitar 400 hektare yang di antaranya akan menjadi lokasi pembangunan pelabuhan harus diusulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menperoleh persetujuan.
Kepala Subbagian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Bina Ekonomi II Arya Widiyasa ST mengatakan pada dasarnya masyarakat meminta pemukiman lahan garapan dan lainnya dapat dikeluarkan dari cagar alam Teluk Apar.
Setelah konsultasi publik ini selesai masih akan dilaksanakan beberapa agenda guna menyelaraskan dan mengantisipasi terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan smart city tersebut.
“Sebagai tindak lanjut dari konsultasi publik ini, Balai KSDA Kalimantan Timur akan melakukan sosialisasi terkait blok-blok yang telah diancang-ancang untuk menghindari masalah dalam pelaksanaan di lapangan,” jelas Arya.
“Selain itu perlu ada penyelarasan peta blok dengan peta enclave dan peta indikatif Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) sehingga tidak tumpang tindih,” pungkasnya. (dc1217)
Salah satu hal yang sempat mengemuka adalah tentang rencana pembangunan pelabuhan tipe A di Tanjung Harapan yang merupakan bagian dari mega proyek smart city.
Kepala Resor Cagar Alam Teluk Apar mengatakan bahwa lahan seluas sekitar 400 hektare yang di antaranya akan menjadi lokasi pembangunan pelabuhan harus diusulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menperoleh persetujuan.
Kepala Subbagian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Bina Ekonomi II Arya Widiyasa ST mengatakan pada dasarnya masyarakat meminta pemukiman lahan garapan dan lainnya dapat dikeluarkan dari cagar alam Teluk Apar.
Setelah konsultasi publik ini selesai masih akan dilaksanakan beberapa agenda guna menyelaraskan dan mengantisipasi terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan smart city tersebut.
“Sebagai tindak lanjut dari konsultasi publik ini, Balai KSDA Kalimantan Timur akan melakukan sosialisasi terkait blok-blok yang telah diancang-ancang untuk menghindari masalah dalam pelaksanaan di lapangan,” jelas Arya.
“Selain itu perlu ada penyelarasan peta blok dengan peta enclave dan peta indikatif Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) sehingga tidak tumpang tindih,” pungkasnya. (dc1217)