“Kami masih melakukan kajian kembali terkait rencana akan menyewakan videotron kepada pihak ketiga, terutama soal tarif sewanya,” ungkap Kepada Diskominfo Kabupaten PPU Budi Santoso, Senin (18/12).
Diskominfo akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten untuk membuat payung hukum soal standar tarif pengelolaan videotron tersebut.
Sejumlah videotron yang dioperasikan pemerintah daerah sejak 2015 lalu berada di tiga titik yakni di Kelurahan Nipah-Nipah, Kelurahan Petung dan Kelurahan Waru.
Pengadaannya menghabiskan anggaran kurang lebih Rp5 miliar. Kondisi videotron yang nganggur juga menjadi sorotan warga Kelurahan Penajam.
“Kalau dibangun begitu saja kan percuma, seharusnya terlebih dahulu dikaji perencanaannya jangan cuma dibangun aja, seperti di Kelurahan Waru itu, sekarangkan perlu dilakukan pemindahan lagi karena memakan badan jalan,” tukas seorang warga, Rachman. (wn1017)
“Kami masih melakukan kajian kembali terkait rencana akan menyewakan videotron kepada pihak ketiga, terutama soal tarif sewanya,” ungkap Kepada Diskominfo Kabupaten PPU Budi Santoso, Senin (18/12).
Diskominfo akan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten untuk membuat payung hukum soal standar tarif pengelolaan videotron tersebut.
Sejumlah videotron yang dioperasikan pemerintah daerah sejak 2015 lalu berada di tiga titik yakni di Kelurahan Nipah-Nipah, Kelurahan Petung dan Kelurahan Waru.
Pengadaannya menghabiskan anggaran kurang lebih Rp5 miliar. Kondisi videotron yang nganggur juga menjadi sorotan warga Kelurahan Penajam.
“Kalau dibangun begitu saja kan percuma, seharusnya terlebih dahulu dikaji perencanaannya jangan cuma dibangun aja, seperti di Kelurahan Waru itu, sekarangkan perlu dilakukan pemindahan lagi karena memakan badan jalan,” tukas seorang warga, Rachman. (wn1017)