Aksi tersebut direncanakan berlangsung di dua titik, yakni Gedung DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim.
Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipatif, termasuk menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh elemen turut menjaga stabilitas keamanan daerah selama aksi berlangsung.
“Sebelum saya menyampaikan rencana pengamanan aksi 21 April, hari ini kami telah melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk dari MUI, Muhammadiyah, PBNU, dan Dewan Masjid. Intinya kami sepakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kalimantan Timur tetap kondusif, tertib, dan damai,” ujarnya saat ditemui di Mako Polresta Samarinda pada Jum’at (17/4/2026)
Menurutnya, Kaltim selama ini dikenal sebagai provinsi yang aman dan harmonis. Karena itu, ia berharap seluruh pihak dapat menjaga reputasi tersebut dengan mengedepankan sikap saling menghormati, baik dari aparat, peserta aksi, maupun masyarakat umum.
Ia menjelaskan, massa dijadwalkan akan menggelar unjuk rasa di dua titik utama, yakni Kantor DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim dimulai sekitar pukul 10.00 WITA. Massa terlebih dahulu menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Kaltim, sebelum kemudian bergerak menuju Kantor Gubernur Kaltim.
“Dua objek ini menjadi fokus pengamanan kami. Kami menyiapkan sekitar 1.700 personel gabungan dari kepolisian, dibantu TNI, Satpol PP, tenaga kesehatan, dan damkar,” jelasnya.
Ia menegaskan, pendekatan pengamanan yang dilakukan mengedepankan prinsip humanis, serta langkah pre-emtif dan preventif. Aparat tidak akan melakukan tindakan represif selama situasi tetap tertib dan tidak terjadi pelanggaran hukum.
“Paradigma kami adalah mengedepankan pengamanan secara humanis. Upaya represif tidak akan dilakukan sepanjang tidak ada gangguan ketertiban umum atau tindak pidana,” tegasnya.
Kapolda juga mengimbau agar koordinator lapangan aksi terus menjalin komunikasi dengan pihak kepolisian, guna memastikan jalannya aksi berlangsung aman dan aspirasi dapat tersampaikan dengan baik.
Selain itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya di media sosial.
“Saya mengimbau masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Jika ada hal yang belum dipahami, silakan dikonfirmasi kepada pihak yang berkompeten,” pungkasnya.
Polda Kaltim juga menyiapkan patroli siber untuk memantau potensi pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), guna mencegah penyebaran disinformasi selama momentum aksi berlangsung.
Editor: Erwin