2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Adnan Abdul
KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Kasus lubang tambang batu bara di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan publik. Seorang warga berinisial M (38) dilaporkan meninggal dunia setelah tenggelam di salah satu lubang bekas galian, Jumat (12/9/2025) lalu.
Kejadian ini menambah daftar panjang korban jiwa akibat kelalaian pengelolaan bekas tambang.
Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, menegaskan pihaknya telah mengambil langkah serius dengan memerintahkan jajaran untuk melakukan penyelidikan menyeluruh di lokasi kejadian.
“Untuk pengawasan khusus saya sudah perintahkan Kasat Reskrim agar benar-benar mengecek lokasi dan melakukan penyelidikan,” ungkap Hendri Umar, Selasa (16/9/2025).
Lanjutnya, kepolisian sudah mengetahui identitas pemilik lahan bekas tambang tersebut. Pemeriksaan terhadap pihak terkait akan segera dilaksanakan guna memastikan pertanggungjawaban hukum.
“Untuk pemiliknya sudah kami identifikasi. Kami sudah tahu siapa pemiliknya dan akan segera memanggil serta memeriksa. Hasilnya nanti akan kami sampaikan ke media secepatnya,” tambahnya.
Berdasarkan informasi, lubang bekas tambang itu merupakan milik Koperasi Putra Mahakam Mandiri (KSU PUMMA) yang beroperasi sejak 2012 hingga berhenti pada 2017.
Ironisnya, usai aktivitas pertambangan dihentikan, pihak koperasi tidak melaksanakan kewajiban reklamasi maupun program pascatambang sebagaimana diatur dalam regulasi.
Tidak hanya itu, KSU PUMMA juga tidak memasang tanda larangan ataupun pagar pengaman di sekitar area galian. Akibat kelalaian tersebut, terbentuk kolam besar berisi air yang sangat berbahaya dan akhirnya merenggut korban jiwa.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, turut menyayangkan kelalaian pengelola tambang.
“Mereka (KSU PUMMA) menjelaskan tadi masyarakat tidak ingin ditutup karena ingin memakai airnya. Tetapi kami tegaskan, tetap harus sesuai dokumen rencana penutupan tambang. Kalau memang ditutup, harus ditutup. Apalagi setelah terjadi peristiwa seperti ini,” jelas Bambang.
Sementara itu, berdasarkan catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim menunjukkan fakta memilukan. Sejak 2011 hingga 2025, sedikitnya 52 orang telah meninggal dunia akibat tenggelam di lubang tambang.
Sebagian besar korban merupakan anak-anak dan remaja, sehingga kasus ini kembali memicu tuntutan publik agar pemerintah lebih tegas terhadap perusahaan tambang yang abai pada kewajibannya.
Editor: Erwin
Kejadian ini menambah daftar panjang korban jiwa akibat kelalaian pengelolaan bekas tambang.
Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Hendri Umar, menegaskan pihaknya telah mengambil langkah serius dengan memerintahkan jajaran untuk melakukan penyelidikan menyeluruh di lokasi kejadian.
“Untuk pengawasan khusus saya sudah perintahkan Kasat Reskrim agar benar-benar mengecek lokasi dan melakukan penyelidikan,” ungkap Hendri Umar, Selasa (16/9/2025).
Lanjutnya, kepolisian sudah mengetahui identitas pemilik lahan bekas tambang tersebut. Pemeriksaan terhadap pihak terkait akan segera dilaksanakan guna memastikan pertanggungjawaban hukum.
“Untuk pemiliknya sudah kami identifikasi. Kami sudah tahu siapa pemiliknya dan akan segera memanggil serta memeriksa. Hasilnya nanti akan kami sampaikan ke media secepatnya,” tambahnya.
Berdasarkan informasi, lubang bekas tambang itu merupakan milik Koperasi Putra Mahakam Mandiri (KSU PUMMA) yang beroperasi sejak 2012 hingga berhenti pada 2017.
Ironisnya, usai aktivitas pertambangan dihentikan, pihak koperasi tidak melaksanakan kewajiban reklamasi maupun program pascatambang sebagaimana diatur dalam regulasi.
Tidak hanya itu, KSU PUMMA juga tidak memasang tanda larangan ataupun pagar pengaman di sekitar area galian. Akibat kelalaian tersebut, terbentuk kolam besar berisi air yang sangat berbahaya dan akhirnya merenggut korban jiwa.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, turut menyayangkan kelalaian pengelola tambang.
“Mereka (KSU PUMMA) menjelaskan tadi masyarakat tidak ingin ditutup karena ingin memakai airnya. Tetapi kami tegaskan, tetap harus sesuai dokumen rencana penutupan tambang. Kalau memang ditutup, harus ditutup. Apalagi setelah terjadi peristiwa seperti ini,” jelas Bambang.
Sementara itu, berdasarkan catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim menunjukkan fakta memilukan. Sejak 2011 hingga 2025, sedikitnya 52 orang telah meninggal dunia akibat tenggelam di lubang tambang.
Sebagian besar korban merupakan anak-anak dan remaja, sehingga kasus ini kembali memicu tuntutan publik agar pemerintah lebih tegas terhadap perusahaan tambang yang abai pada kewajibannya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
