Penulis: Dwi Cahyo

KORANKALTIM.COM, TANA PASER - Tidak adanya kejelasan berkaitan dengan proses pengurusan perizinan bagi pelaku tambang rakyat di Kabupaten Paser menimbulkan berbagai polemik.

Terkait hal itu, Pemerintah Kabupaten Paser menyikapi dengan melakukan audiensi bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur Jumat (7/8/2026) hari ini.

Wakil Bupati Paser H Ikhwan Antadari memimpin pertemuan dan menyebut di Paser terdapat sejumlah masyarakat yang memiliki aktivitas sebagai penambang pasir tradisional.

"Karena itulah ESDM Kaltim datang untuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah persyaratan perijinan dari setiap pelaku usaha," jelas Ikhwan.

Dalam proses penanganan perizinan terdapat sejumlah kendala namun demikian dari pertemuan yang dilakukan memberikan berbagi informasi ata apa yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Paser guna menangani permasalahan tersebut.

"Ada kesepakatan yang dihasilkan, terutama agar dalam pengurusan injin bisa berjalan sesuai denegan ketentuan yang telah ditetapkan," papar Ikhwan.

Permasalahan galian tambang pasir tradisional di Paser saat ini juga memberikan dampak pada upaya percepatan pembangunan daerah. Karena itu dirinya berharap permasalahan tersebut bisa segera mendapatkan solusi.

"Kami harap bisa segera menemukan solusi terbaik, sehingga kedepannya Pemerintah kabupaten Paser juga bisa melaksanakan pembangunan daerah," ujarnya.

Kepala ESDM  Bambang Arwanto pada kesempatan itu memberikan arahan mengenai skema yang lebih efisien, hanya saja dalam pengurusan membutuhkan waktu terlebih lagi berkaitan dengan kajian dampak lingkungan dan persyaratan teknis lainnya.

"Memang memakan waktu yang lebih lama mengingat adanya kajian dampak lingkungan dan persyaratan teknis lainnya, namun masih terdapat solusi alternatif, yakni dengan skema Pertambangan Rakyat, dengan tujuan agar masyarakat adat bisa memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara legal," jelas Bambang.

Editor: Aspian Nur