Diakuinya, penggunaan jalan umum oleh truk pengangkut hasil tambang selama ini telah menyebabkan dampak negatif yang merugikan masyarakat dan lingkungan.
"Tadi ada permohonan dari Pak Sekcam selaku wakil dari masyarakat Muara Komam bahwa sebisa mungkin hauling tidak menggunakan jalan umum," kata Wagub Seno Aji.
Di lain pihak, ada pula permohonan para driver (pengemudi) kendaraan pengangkut hasil tambang agar tetap bisa bekerja untuk menafkahi keluarga. "Harus ada win-win solution. Solusi yang baik dan simbiosis mutualisme antara semua pihak," ungkapnya.
Sebuah keniscayaan menurut Wagub Seno, Kalimantan Timur hingga saat ini masih memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Kekayaan alam sebagai anugerah harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.
"Regulasi larangan penggunaan jalan umum untuk angkutan tambang sudah jelas diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah," jelas Wagub Seno Aji dengan menyebutkan aturan-aturan dimaksud.
Peraturan yang dibuat pemerintah, ditegaskan Wagub Seno, tidak lain guna menjamin kegiatan usaha tetap berjalan secara baik dan lancar. Sebaliknya, masyarakat juga dijamin aman dan nyaman, tidak terganggu kondisi sosial, lingkungan dan aktivitas sehari-hari.
"Alangkah baiknya solusi-solusi ini disampaikan kepada pihak terkait. Perusahaan tambang alangkah eloknya memiliki jalan hauling sendiri," harapnya.
Sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman ketika berkendaraan di jalan-jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan-jalan kabupaten/kota. Demikian pula pihak driver (pengemudi) akan nyaman mengemudikan kendaraannya di jalur yang telah disediakan perusahaan.
"Jadi tidak ada yang terganggu. Kenyamanan warga beraktivitas dan ekonomi driver dump truck juga terjaga sama baiknya.Tidak ada yang dilukai, tidak ada yang diciderai," pungkasnya.
Plt Kepala Sekretariat Wakil Presiden Al Muktabar meminta Kapolda, Pangdam dan Danrem mengutamakan stabilitas daerah dan kamtibmas, sehingga masyarakat mendapatkan rasa aman dalam beraktivitas sehari-hari.
"Kalimantan Timur harus bisa jadi role model untuk pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia," ujarnya.
Muktabar pun mengemukakan hal-hal teknis tentang pertambangan akan dilanjutkan pada pertemuan di Jakarta yang akan dijadwalkan dalam waktu dekat.
Bupati Paser dr Fahmi Fadli menyebutkan aktivitas pengangkutan batu bara yang memanfaatkan jalan umum melewati tiga kecamatan, yakni Muara Komam, Batu Sopang dan Kuaro.
"Kami menyampaikan jika jalan umum tidak digunakan sebagai jalan batu bara (hauling)," bebernya.
Plt Kepala Sekretariat Wakil Presiden Al Muktabar tiba di Paser bersama Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Deputi Bidang Dukungan dan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Dadan Wildan.
Hadir Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, Dirintelkam Polda Kombes Pol Agus Sutrisno, serta Direskrimum Kombes Pol Dr Jamaluddin Farti.(*/yans/sul/ky)
