
“Secara garis besar perda hak pemenuhan disabilitas ini penting, guna memberikan edukasi kepada masyarakat, dari lapisan terbawah hingga ke tingkat atas sehingga penyandang disabilitas juga bisa memiliki hak yang sama,” ucap Yeni Eviliana. Saat ini masih terdapat sarana dan fasilitas umum yang diperuntukkan kepada masyarakat, namun sedikit yang memperhatikan kebutuhan disabilitas.
Adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas menjadi landasan utama terbitnya regulasi ini sehingga saat ini ditetapkan payung hukum tersebut dan menjadi kewajiban semua pihak untuk mengimplementasikannya. "Banyak sarana dan fasilitas umum yang diberikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi sangat sedikit yang juga turut memperhatikan kebutuhan disabilitas," sebut Yeni lagi.
Selain itu masih terdapat juga permasalahan lain, yaitu berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja di perusahaan. Dalam perda tersebut menjadi satu kewajiban bagi perusahaan untuk bisa mengakomodir penyandang disabilitas.
“Mau bergerak di sektor pertambangan, perkebunan atau apa saja. Disebutkan dalam Perda ini, perusahaan harus melibatkan kaum disabilitas sebagai karyawan minimal satu persen dari jumlah pekerja yang ada,” tegasnya.
Dipilihnya perda tersebut karena dirinya menginginkan setiap anak disabilitas bisa mendapatkan haknya sama seperti anak-anak pada umumnya. "Kami fokus pada perda ini karena kami ingin anak-anak luar biasa ini bisa mendapatkan fasilitas dan haknya yang sama sehingga tidak ada diskriminasi," tutup Yeni. (Adv)
Penulis : Dwi Cahyo
Editor: Aspian Nur

“Secara garis besar perda hak pemenuhan disabilitas ini penting, guna memberikan edukasi kepada masyarakat, dari lapisan terbawah hingga ke tingkat atas sehingga penyandang disabilitas juga bisa memiliki hak yang sama,” ucap Yeni Eviliana. Saat ini masih terdapat sarana dan fasilitas umum yang diperuntukkan kepada masyarakat, namun sedikit yang memperhatikan kebutuhan disabilitas.
Adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas menjadi landasan utama terbitnya regulasi ini sehingga saat ini ditetapkan payung hukum tersebut dan menjadi kewajiban semua pihak untuk mengimplementasikannya. "Banyak sarana dan fasilitas umum yang diberikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat, tapi sangat sedikit yang juga turut memperhatikan kebutuhan disabilitas," sebut Yeni lagi.
Selain itu masih terdapat juga permasalahan lain, yaitu berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja di perusahaan. Dalam perda tersebut menjadi satu kewajiban bagi perusahaan untuk bisa mengakomodir penyandang disabilitas.