Kegiatan ini menjadi forum penting untuk menyatukan persepsi seluruh pihak terkait demi menyukseskan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi tersebut.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Kaltim, Rusdiansyah Aras, yang dalam sambutannya mengajak seluruh peserta untuk memperkuat sinergi dan komitmen dalam menyukseskan Porprov VIII agar berjalan lebih baik dibandingkan edisi sebelumnya.
“Rapat ini kita laksanakan untuk penetapan teknis, termasuk usulan personalia panitia pelaksana dan dewan juri yang akan mendukung pelaksanaan Porprov VIII di Paser yang InsyaAllah dilaksanakan pada 14 – 27 November 2026,” ujar Rusdiansyah.
Dalam pemaparannya, Rusdi menjelaskan pelaksanaan Porprov VIII di Paser sempat mengalami dinamika terkait penjadwalan.
Awalnya, ajang tersebut direncanakan berlangsung pada September 2026, namun kemudian diundur ke November karena pertimbangan kesiapan infrastruktur dan venue di tuan rumah.
Selain itu, sempat muncul wacana penundaan hingga tahun 2027. Namun, setelah berbagai pertimbangan, KONI Kaltim bersama Dispora dan pihak terkait akhirnya memutuskan tetap melaksanakan Porprov pada 2026.
“Kalau ditunda ke 2027, akan banyak agenda olahraga lain seperti Popda, Prapopnas, hingga BK PON yang beririsan. Ini bisa menimbulkan beban jadwal yang tidak efektif bagi cabang olahraga,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut juga dibahas upaya efisiensi pelaksanaan, termasuk penataan jumlah cabang olahraga (cabor) dan nomor pertandingan.
Dari rencana awal 64 cabor, sempat muncul usulan pengurangan menjadi 52 cabor. Namun, KONI Kaltim menegaskan jumlah cabor tetap 64, sementara efisiensi dilakukan pada jumlah nomor pertandingan.
Dari sekitar 1.300 nomor pertandingan, dilakukan penyesuaian menjadi sekitar 934 nomor sebagai bentuk efisiensi anggaran dan pelaksanaan.
Rusdiansyah juga menyoroti pentingnya penerapan regulasi usia 30 tahun pada sejumlah cabor, serta meminta setiap cabang olahraga segera menyusun Technical Handbook (THB) masing-masing.
Menurutnya, THB harus disusun secara jelas agar tidak terjadi perbedaan interpretasi dalam pelaksanaan pertandingan.
Ia juga menegaskan pengawasan teknis akan dilakukan secara ketat oleh wasit dan panitia teknis.
“Jangan sampai ada perubahan mendadak dalam aturan pertandingan. Semua harus sesuai THB yang telah disepakati,” tegasnya.
Terkait pendanaan, Rusdi menegaskan pelaksanaan Porprov VIII akan didukung melalui bantuan langsung (block grant) dari Pemprov Kaltim melalui Dispora Kaltim, bukan melalui KONI pusat.
Rusdi juga menekankan pentingnya profesionalisme panitia pelaksana, termasuk dewan juri dan technical delegate (TD) yang harus memiliki kompetensi dan sertifikasi sesuai bidangnya.
“Kita sudah berpengalaman dalam beberapa edisi Porprov sebelumnya. Yang terpenting adalah SDM yang terlibat harus kompeten dan bersertifikat,” ujarnya.
Selain efisiensi nomor pertandingan, KONI Kaltim juga mendorong agar setiap cabang olahraga dapat mengurangi durasi pertandingan, minimal satu hari, guna menekan biaya operasional pelaksanaan.
“Kalau bisa semua cabor mengurangi durasi satu hari. Ini bagian dari efisiensi bersama. Kalau ada perdebatan, kita selesaikan dengan mufakat. Harapan kita Porprov ini bisa lebih baik dari sebelumnya,” pungkasnya.
Editor: Erwin