Ia secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap rencana tersebut karena dinilai dapat mengganggu sistem pembinaan atlet yang telah tersusun.
Suryadi, yang memiliki latar belakang sebagai mantan atlet sekaligus pelaku teknis olahraga, menegaskan bahwa dunia olahraga memiliki standar dan ukuran yang jelas, terutama dalam hal pencapaian prestasi.
Menurutnya, perubahan jadwal kompetisi seperti Porprov bukan sekadar penyesuaian teknis, tetapi berpotensi mengacaukan keseluruhan perencanaan atlet.
“Saya berbicara sebagai pelaku olahraga, mantan atlet, dan seseorang yang pernah menembus Olimpiade. Tentu sangat kecewa jika Porprov benar-benar diundur,” ujarnya dengan tegas.
Sebagai Ketua Asosiasi Bola Tangan Indonesia (ABTI) Kaltim, Suryadi menjelaskan kalender olahraga telah disusun secara sistematis dan berjenjang, mulai dari tingkat regional, nasional, hingga internasional seperti Olimpiade. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam membentuk performa atlet.
Ia menekankan, dalam olahraga dikenal konsep periodisasi, yakni pengaturan waktu latihan, puncak performa, masa pemulihan, hingga transisi. Jika salah satu agenda penting seperti Porprov mengalami penundaan, maka siklus tersebut akan terganggu.
“Dalam olahraga, semuanya terukur dan terencana. Ada waktu untuk mengejar prestasi, ada juga masa pemulihan. Jika Porprov diundur, maka seluruh periodesasi itu bisa menjadi tidak sinkron,” jelasnya.
Selain persoalan teknis, Suryadi juga menyinggung alasan klasik terkait keterbatasan anggaran. Ia mengaku heran mengingat Kaltim dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam serta memiliki banyak perusahaan besar.
Menurutnya, potensi tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan melalui kerja sama dengan pihak swasta untuk mendukung pembinaan dan penyelenggaraan event olahraga.
Dirinya mencontohkan keberhasilan KONI Pusat yang mampu menggandeng perusahaan besar seperti Bayan Group dalam penyelenggaraan berbagai event olahraga. Selain itu, ajang PON Bela Diri di Kudus juga sukses terlaksana berkat dukungan Djarum.
“Seharusnya Kaltim bisa melakukan hal serupa. Banyak perusahaan besar di sini yang bisa diajak berkolaborasi untuk mendukung olahraga,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Suryadi menilai persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara sepihak. Ia mendorong adanya diskusi terbuka yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), KONI, hingga pengurus provinsi cabang olahraga.
Menurutnya, dengan duduk bersama, solusi yang dihasilkan akan lebih konkret dan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, terutama atlet sebagai pelaku utama.
“Semua pihak harus terlibat, baik kepala daerah, Dispora, KONI, maupun pengprov cabang olahraga. Dengan begitu, kita bisa menemukan solusi terbaik,” tegasnya.
Suryadi juga mengungkapkan kesiapannya untuk ikut serta dalam proses diskusi tersebut. Ia pun sampaikan sejumlah masukan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mencari jalan keluar atas persoalan penundaan Porprov.
Di akhir, ia kembali menegaskan sikapnya yang sangat menyayangkan wacana penundaan tersebut.
“Pada intinya, saya adalah orang yang paling kecewa jika Porprov itu benar-benar diundur,” pungkasnya.
Editor: Erwin