Ketua KONI Kaltim, Rusdiansyah Aras, menyampaikan permohonan maaf lantaran belum mampu mengakomodasi kebutuhan cabang olahraga yang berada di bawah naungan mereka.
Pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena dana hibah untuk pembinaan olahraga belum dicairkan. Ia berharap proses penandatanganan NPHD dapat segera dituntaskan, mengingat banyaknya agenda penting dalam waktu dekat yang memerlukan dukungan anggaran.
“Kalau proses ini baru selesai di Agustus atau bahkan September, dikhawatirkan banyak agenda yang akhirnya tak bisa terlaksana, seperti yang dialami cabor kriket,” jelasnya, Selasa (22/7/2025).
Lanjutnya, beberapa kegiatan penting yang direncanakan dalam waktu dekat terancam tertunda, salah satunya Babak Kualifikasi Porprov yang dijadwalkan mulai Agustus.
Selain itu, ada pula dua ajang besar lainnya yang akan digelar pada September, yakni Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) dan Sukan Borneo.
Di bulan Oktober, Kaltim juga harus mengikuti PON Bela Diri di Kudus, Jawa Tengah.
“Event Kejurnas pun sangat krusial, karena menjadi ajang seleksi atlet menuju Porprov maupun Babak Kualifikasi PON,” lanjut Rusdi menjelaskan dampak dari keterlambatan ini.
Rusdi mengaku hingga kini, KONI Kaltim masih menanggung utang sekitar Rp4,1 miliar untuk membayar kegiatan cabor yang sebelumnya didanai secara mandiri.
Angka itu belum termasuk biaya transportasi bagi cabor yang telah berangkat ke ajang nasional, yang jika dihitung secara keseluruhan, mencapai lebih dari Rp6 miliar.
Detail dari kegiatan nasional tersebut mencakup keberangkatan 432 atlet, 60 pelatih, dan 17 ofisial teknik, yang tersebar dalam 74 agenda. Termasuk di dalamnya, pengiriman atlet ke Kejurnas, Seleksi Nasional (Seleknas) hingga Pelatnas.
KONI juga perlu mendanai kegiatan internal organisasi cabor seperti musyawarah provinsi, serta operasional kantor KONI seperti perawatan gedung dan biaya rutin lainnya.
“Tanpa pencairan NPHD, semua kebutuhan ini tidak bisa kami penuhi,” tegas Rusdi.
Sebagai informasi, anggaran hibah KONI Kaltim tahun ini awalnya dipatok sebesar Rp54 miliar berdasarkan DIPA. Namun, setelah adanya arahan efisiensi, jumlahnya dikoreksi menjadi Rp45,5 miliar. Rencana penggunaan dana hibah ini juga sudah disampaikan KONI kepada Dispora Kaltim sejak awal tahun.
“Yang paling kami khawatirkan, bila dana ini terus tertahan, maka akan mengganggu semua proses persiapan, termasuk untuk mencapai target tiga besar di PON 2028 sebagaimana diinstruksikan gubernur,” kata Rusdi.
Belum lagi, sejumlah evaluasi pasca PON dan program pembinaan atlet, termasuk pelatihan pelatih fisik, juga terancam tak berjalan. Situasi ini membuat upaya peningkatan prestasi olahraga Kaltim berada dalam posisi sulit.
“Semoga sebelum Agustus semuanya bisa tuntas. Kalau terus tertunda, maka baik KONI maupun cabor tak bisa melanjutkan program kerja mereka,” pungkasnya.
Editor: Erwin