Seperti diketahui, Kaltim diperingkat lima nasional pada PON Jabar. Mereka berhasil meraih 25 emas, 41 perak dan 73 perunggu. Bonus untuk medali emas perorangan Rp250 juta, perak Rp 125 dan perunggu Rp62 juta sebagai reward. Total yang harus digelontorkan pemerintah provinsi adalah Rp39 miliar. Tetapi kondisi defisit yang dialami Kaltim membuat dana tersedia hanya Rp25 miliar.
Walhasil disepakati, Sekretaris Daerah Kaltim Rusmadi dan Ketua DPRD mengaku siap mengawal kekurangan bonus yang totalnya kurang lebih Rp 14 miliar di APBD-P. Sehingga pencairan dibagi menjadi dua tahap, yang pertama diterima Maret lalu sebanyak 70 persen dari yang dijanjikan. Namun, nyatanya mangkir. Bonus tak masuk dalam anggaran APBD-P yang diketok baru-baru ini.
Perwakilan forum, Sugeng Mochdar mengatakan mereka sangat kecewa dengan sikap pemprov, dalam hal ini gubernur, sekprov serta DPRD Kaltim yang tak komitmen serta konsisten terkait apa yang sudab pernah mereka janjikan. Kalau nantinya di APBDP tidak dianggarkan forum in iberharap di APBD Murni 2018 mendatang kembali dimasukkan. “Tetapi, kalau tidak jangan salahkan kami dari forum solidaritas melakukan gerakan-gerakan dalam menuntut hak kami, sebagai pejuang olahraga,” tegasnya.
Apa yang terjadi saat ini menurutnya akan berdampak pada prestasi atlet, karena bonus ini tambahan motivasi. “Ini sangat berpengaruh kepada program pembinaan, karena bonus bisa digunakan untuk menjalankan program latihan,” paparnya.
Terpisah, Ketua Media Humas KONI Kaltim H Zulkarnain mewakili Zuhdi Yahya mengatakan pihaknya sangat mendukung forum. “Kami mendukung sepenuhnya langkah mereka, karena memang apa yang dituntut itu hak mereka, apalagi sudah dijanjikan sebelumnya dan pemerintah setuju tetapi pada kenyataanya tidak dimasukkan dalam APBDP,” kata Zulkarnain.
Sebenarnya permasalahan bonus bukan menjadi kewenangan dari KONI Kaltim melainkan pemerintah tetapi karena KONI ini membawahi seluruh cabang olahraga, wajar jika mereka mengadu dan meminta arahan. “Secepatnya KONI Kaltim akan membuat surat resmi ke pemprov terkait kekurangan bonus untuk dianggarkan di APBD Murni 2018 mendatang dan surat ini akan terus kami kawal hingga ada jawaban yang pasti dari pemerintah,” tegas Zulkarnain. (rgn)
