Alasannya, selain tahapan pelaksanaan sudah berjalan lama, apabila dilakukan pemangkasan, maka proses pelaksanaan Porprov bisa kembali mundur.
"Seharusnya tahapan ini sudah memasuki tahap entry by name dan entry by number karena belum lama ini kami sudah lakukan rapat pleno," kata Ilyas kepada Korankaltim.com Selasa (14/6/2022) hari ini.
Kalau pemangkasan cabor tetap dilakukan akan berdampak paralel kepada masing-masing pengurus provinsi (pengprov) cabor, terutama persiapan atlet yang telah berlatih keras selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.
Belum lagi beberapa pengprov telah melaksanakan kejuaraan daerah (kejurda) dan beberapa kabupaten maupun kota juga sudah melakukan persiapan anggaran yang disesuaikan dengan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI Kaltim beberapa waktu lalu di Samarinda.
"Makanya kami berharap, keputusan 36 cabor kemarin itu bukanlah hal yang final. Kalau bahasa final, kami tentu akan dihadapkan dengan semua cabor yang mempertanyakan pemangkasan itu. Ini yang jadi dilema bagi kami," tegas Ilyas.
Apabila pemangkasan itu tentang anggaran, perlu duduk bersama untuk mencari solusi terbaik, berapa anggaran yang benar-benar siap digunakan untuk pelaksanaan Porprov.
Kalua pun ada pengurangan jumlah cabor, hal itu tetap harus dikoordinasikan dengan KONI Berau, selalu yang membidangi teknisnya.
"Seperti Porprov di Kutai Timur, anggarannya hanya sekira Rp30 miliar, dengan jumlah cabor sebanyak 51 cabor," ungkapnya.
Rabu (15/6/2022) besok akan dilaksanakan rapat dengar pendapat antara Ketua PB Porprov, KONI Berau, KONI Provinsi, Dispora Kaltim dan Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim untuk menindaklanjuti persiapan Porprov yang rencananya digelar November 2022 mendatang.
Ilyas yang juga Wakil Ketua I KONI Berau ini menilai, lebih baik mengurangi nomor tanding karena untuk venue sudah tidak ada masalah. Apalagi, sebagian besar pengprov siap membantu sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan itu berstandar nasional.
Penulis : Tri Romadhani
Editor: Aspian Nur