Idealnya menurut Afiat Dispora yang mengajukan permohonan kekurangan anggaran tersebut bukan KONI Kaltim. “Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dewan sudah sangat jelas berapa kurangnya apa tindak lanjutnya. Soal siapa yang membagikan tidak masalah, memang ada wacana KONI diminta untuk membagikan kalau kami siap saja tidak ada masalah yang penting anggaran ada,” kata Afiat.
Sayangnya sepengetahuan KONI Kaltim sampai saat ini belum ada surat masuk kepada DPRD maupun Pemprov dari Dispora yang intinya mempertanyakan kekurangan bonus tersebut padahal dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan menyusun anggaran perubahan.
“Harusnya diusulkan dulu, kalau persoalan turunnya dimana tidak ada masalah karena yang mengatur itu pemprov, Dispora hanya sebatas mengusulkan saja. Berbeda kalau itu hibah rutin baru kami minta rekomendasi. Akhirnya mereka minta bisa tidak KONI membuat usulan itu, ya kami bilang kalau memang boleh akhirnya kami buat surat 23 Maret lalu kepada pemerintah kekurangan bonus padahal seharusnya itu bukan wewenang kami,”jelas Afiat. (rgn)
Idealnya menurut Afiat Dispora yang mengajukan permohonan kekurangan anggaran tersebut bukan KONI Kaltim. “Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dewan sudah sangat jelas berapa kurangnya apa tindak lanjutnya. Soal siapa yang membagikan tidak masalah, memang ada wacana KONI diminta untuk membagikan kalau kami siap saja tidak ada masalah yang penting anggaran ada,” kata Afiat.
Sayangnya sepengetahuan KONI Kaltim sampai saat ini belum ada surat masuk kepada DPRD maupun Pemprov dari Dispora yang intinya mempertanyakan kekurangan bonus tersebut padahal dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan menyusun anggaran perubahan.
“Harusnya diusulkan dulu, kalau persoalan turunnya dimana tidak ada masalah karena yang mengatur itu pemprov, Dispora hanya sebatas mengusulkan saja. Berbeda kalau itu hibah rutin baru kami minta rekomendasi. Akhirnya mereka minta bisa tidak KONI membuat usulan itu, ya kami bilang kalau memang boleh akhirnya kami buat surat 23 Maret lalu kepada pemerintah kekurangan bonus padahal seharusnya itu bukan wewenang kami,”jelas Afiat. (rgn)
