Seperti diketahui, bonus untuk peraih medali emas, perak dan perunggu baru dibayarkan pemerintah setengah karena kekurangan anggaran dan ada sekitar Rp14 miliar yang harus dipenuhi. Saat pertemuan dengan DPRD Kaltim sudah dijelaskan oleh Rusman Yaqub yang menerima mereka di gedung dewan saat itu kalau kekurangan bonus akan dibahas bersama badan anggaran (Banggar) dan setuju untuk dimasukan dalam draft Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP).
Hanya saja kendala lain yang dihadapi, Pemprov Kaltim belum memberikan kejelasan dan kepastian terkait hal ini. Karena itulah rombongan komunitas olahraga ini bakal mendatangi kantor gubernur.
“Kami juga tidak tahu kenapa draft anggaran tersebut belum dimasukan dalam APBD-P. Karena kami akan menduduki kantor gubernur dengan massa yang lebih banyak lagi, supaya apa yang menjadi keinginan kami ini bisa dipenuhi sesuai janji gubernur,” kata Sugeng Mochdar, perwakilan dari forum.
Seharusnya kata Sugeng yang namanya janji itu harus ditepati dan konsisten serta harus direalisasikan, karena sudah menjadi hak dari para atlet, pelatih dan manajer saat berjuang di PON lalu. (rgn)
