“Dan ini sudah kami lakukan sejak dari PON 2008 hingga 2016 di Jawa Barat yang tetap masih mempertahankan 5 besar nasional dan masih terbaik di luar Pulau Jawa. Sehingga, masalah keuangan ini perlu diperhatikan supaya semua bisa berjalan dengan baik dan sukses serta berimbang,” ungkapnya.
Dilanjutkan Zuhdi, apalagi aturan-aturan dalam pengelolaan keuangan tersebut berubah-ubah setiap tahunnya, bahkan setiap bulan, dan ini harus diikuti, karena KONI Kaltim menerima bantuan dari pemerintah. Untuk itu, sambungnya, ada hak dan kewajiban yang dilakukan, karena sukses prestasi tersebut didukung pengelolaan keuangan yang baik.
“Sehingga cabor terus kami berikan bimbingan agar selalu dijalur yang benar dan sesuai. Karena kalau sampai laporannya salah, pasti nantinya akan berimbas pada hukum. Untuk itu pengetahuan soal pengelolaan keuangan ini kami berikan kepada cabor dengan selalu mengikuti aturan yang ada,” terang Zuhdi.
Lebih lanjut dijelaskannya, karena memang berbeda jika prestasi yang tak sesuai target diakuinya masih bisa ditingkatkan. Tetapi jika kesalahan soal keuangan berdampak pada hukum. “Makanya, yang namanya pengelolaan keuangan itu harus jelas dan ada SOP(Standart Operational Procedure, Red.)-nya, karena ini uang rakyat perlu dipertanggungjawabkan ke pemerintah dan rakyat, kalau tidak ya imbasnya ke hukum, untuk itu baik laporan dan pencairannya semua harus seragam dan sesuai aturan,”pungkasnya. (rgn)
