“Strategi yang diterapkan adalah formula generik 3T dan 3M, tetapi sinergi yang sangat baik antara kecepatan respon Pemerintah pusat, keseriusan Pemda, ketegasan aparat, dan kepatuhan serta gotong royong masyarakat menjadi kunci. Hasilnya, angka kasus aktif dan BOR pada pada titik puncak 12 Juni sebanyak 2.342 dan 100 persen berhasil diturunkan hingga per tanggal 31 Juli sebanyak 228 kasus aktif dan BOR 14 persen,” tegas Menko Airlangga.
Beberapa poin kunci yang dapat dipelajari dari keberhasilan di Kabupaten Kudus antara lain penguatan 3T yaitu melakukan testing massif, tracing kontak erat, dan treatment bagi yang terkonfirmasi positif; penyediaan isolasi terpusat di kabupaten dan desa agar tidak terjadi klaster di keluarga; mengaktifkan jogo tonggo dengan melibatkan relawan, pokdarwis, karang taruna, PKK dan update data setiap hari dari kades ke camat untuk diteruskan ke satgas kabupaten; pengetatan wilayah hingga tingkat desa/RT dengan PPKM Mikro; menggenjot percepatan vaksinasi dengan melibatkan pihak swasta serta sinergi Pemerintah, aparat, dan kerjasama dari masyarakat.
“Pada kesempatan ini saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ingin menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi atas kerja sama dan kesigapan yang diberikan oleh jajaran Polri dalam membantu penanganan pandemi di Indonesia,” tutur Airlangga.
Selanjutnya, sebagai upaya pengendalian kasus di hulu, Pemerintah saat ini mengimplementasikan PPKM level 3 dan 4 di Pulau Jawa - Bali dan wilayah di luar Jawa Bali. Menko Airlangga menambahkan perlu disadari dan dipahami bahwa kebijakan PPKM dilakukan untuk menyeimbangkan kehidupan dan penghidupan yang diketahui merupakan solusi optimal yang dapat dilakukan.
Kebijakan 3T juga terus diintensifkan sebagai upaya di hilir. Secara khusus kegiatan testing akan ditingkatkan untuk menurunkan tingkat positivity rate. Daerah yang diberlakukan PPKM Level III dan IV mendapatkan target minimal testing harian yang dituangkan dalam Instruksi Mendagri. Jumlah testing harus ditingkatkan disesuaikan dengan positivity rate mingguan hingga tercapai angka positivity rate yang sesungguhnya.
“Testing perlu ditingkatkan dan berbagai aspek dan suspect perlu terus dijaga, baik itu yang bergejala maupun yang kontak erat. Oleh karena itu Pemerintah mendorong agar Babinsa dan Bhabinkamtibmas dilibatkan beserta para relawan agar ini bisa terus seluruhnya termonitor dan tracing-nya berjalan,” kata Menko Airlangga.
Dalam rangka penanganan pasien, Pemerintah terus meningkatkan kapasitas tempat tidur rumah sakit untuk Covid-19 dengan mewajibkan konversi hingga 40 persen, menambah fasilitas isolasi terpusat, memenuhi kebutuhan oksigen dengan membentuk Satgas Oksigen di daerah-daerah serta memenuhi kebutuhan obat-obatan dan alat kesehatan. Semua hal tersebut dilakukan dengan harapan penularan kasus baru dapat ditekan dan kondisi di hilir dapat membaik.
Percepatan vaksinasi juga terus dilakukan untuk segera mencapai target herd immunity. Saat ini lebih dari 67 juta dosis vaksin telah disuntikkan yang terdiri dari vaksinasi dosis ke-1 sebanyak 46,98 juta dosis dan vaksinasi dosis ke-2 sebanyak 20,05 juta. Pemerintah akan terus mempercepat akselerasinya melalui koordinasi dengan Pemda yang lebih intensif dengan melibatkan seluruh stakeholder, mulai dari dokter, perawat, bidan dan juga TNI serta Polri.
Pemerintah juga mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk penerapan Digital Tracing. Aplikasi yang telah digunakan oleh 15,3 juta pengguna ponsel di Indonesia ini akan diintegrasikan dengan data hasil tes Covid-19 dan data vaksinasi nasional yang informasinya akan ditautkan melalui QR-Code. Nantinya QR-Code ini akan bisa digunakan untuk screening di tempat-tempat publik seperti Mall, Merchant, maupun Restoran dan membatasi hanya penduduk yang sudah divaksin dan memiliki tes COVID negatif yang bisa mengakses tempat tersebut.
Dalam keterkaitan dengan upaya memulihkan ekonomi nasional, Menko Airlangga menyatakan Pemerintah juga telah meningkatkan alokasi anggaran PEN 2021 dari yang sebelumnya Rp699,43 triliun menjadi Rp744,75 triliun. Peningkatan anggaran ini ditujukan guna meningkatkan penanganan di sisi kesehatan dan melindungi masyarakat yang terdampak pandemi melalui program perlindungan sosial.
”Pemerintah juga terus memastikan keberlangsungan usaha mikro dan kecil dengan diberikannya insentif untuk Usaha Mikro Informal sebesar Rp1,2 juta per unit usaha untuk 1 juta usaha mikro. Penyaluran bantuan akan dibantu oleh TNI dan Polri dengan mekanisme yang akuntabel,” jelas Menko Airlangga.
Di tengah pengetatan PPKM Level III dan IV, Pemerintah juga terus menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi melalui berbagai kebijakan yang terus diperpanjang durasi implementasinya seperti diskon listrik, Bantuan Produktif Ultra Mikro, Bansos Tunai, Program Kartu Prakerja, dan Insentif Usaha. Selain itu Pemerintah juga mendorong percepatan penyaluran PKH, kartu sembako, dan BLT Desa guna memperkuat jaring pengaman sosial di masyarakat.
“Kerja sama dari PoIri dalam penanganan pandemi masih terus Pemerintah butuhkan. Satuan Polri dan masyarakat akan menanti kiprah para peserta pelatihan kepemimpinan kali ini dan semoga hal-hal yang didapat dalam pelatihan ini dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan oleh para peserta,” pungkas Menko Airlangga. (*/kk)
Editor : Bambang Irawan
