1 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Zulhamri
KORANKALTIM.COM, SANGATTA – DPC FSP KEP KSPI Kutai Timur (Kutim), Perdana Putra, menilai implementasi kebijakan kewajiban 80 persen tenaga kerja lokal belum berjalan optimal, meskipun telah diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2022 dan Perbup Nomor 6 Tahun 2024.
Menurutnya, meskipun regulasi tersebut telah memiliki dasar hukum yang jelas, penerapannya di lapangan belum dijalankan secara maksimal oleh perusahaan.
“Regulasinya sudah ada, bahkan sudah kami sosialisasikan. Tapi di lapangan belum berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Ia menilai pengawasan pemerintah daerah perlu diperkuat, termasuk mengaktifkan kembali tim deteksi dini ketenagakerjaan. Selain itu, ia juga menyoroti celah dalam penentuan status tenaga kerja lokal, yang dinilai masih mudah dimanfaatkan oleh pendatang baru.
“Harus ada komitmen nyata dari perusahaan, bukan sekadar formalitas administratif,” tegasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Disnakertrans Kutim, Trisno, mengakui implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya sesuai harapan. Ia menyebut kendala utama terletak pada ketersediaan data yang akurat.
“Selama ini kami masih mengandalkan laporan dari perusahaan tanpa data pembanding yang valid,” jelasnya.
Sebagai langkah perbaikan, pemerintah daerah kini tengah menyusun basis data ketenagakerjaan terpadu guna memperkuat pengawasan dan memastikan kebijakan berjalan lebih efektif ke depan.
“Kalau pengawasan diperkuat dan data sudah akurat, kami optimistis kebijakan 80 persen tenaga kerja lokal bisa benar-benar berjalan dan memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
