2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Zulhamri
KORANKALTIM.COM, SANGATTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim) tahun 2026 mengalami penurunan signifikan. Total anggaran kini hanya Rp5,1 triliun atau turun hampir 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 9,8 triliun.
Penurunan tajam ini dipicu berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah.
Meski secara makro kondisi inflasi di Kutim masih tergolong terkendali. Tekanan mulai dirasakan di tingkat individu terkait penyesuaian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Namun demikian, dampak terhadap daya beli masyarakat secara umum dinilai belum menunjukkan kontraksi ekonomi yang signifikan.
“Pengaruh terhadap daya beli masyarakat masih relatif. Belum ada gejala kontraksi ekonomi yang masif di tingkat bawah,” ungkap Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman.
Kondisi tersebut menjadi pengingat, ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat merupakan titik lemah yang harus segera dibenahi.
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Kutim juga mulai memperkuat strategi percepatan pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur dengan membuka peluang dukungan dari pemerintah pusat.
“Langkah ini penting agar proyek-proyek besar tetap bisa berjalan dan tidak hanya bergantung pada kemampuan keuangan daerah,” tegas Ardiansyah.
Pihaknya juga menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat guna menyelaraskan program nasional dengan kebutuhan daerah. Tentu pihaknya menyambut program pemerintah pusat sebagai peluang strategis.
“Terutama untuk mendapatkan dukungan pembangunan infrastruktur yang relevan dengan kebutuhan,” ujarnya.
Sejumlah proyek strategis pun telah disiapkan, di antaranya pembangunan rumah sakit di Muara Wahau, pengembangan penangkaran buaya, hingga rencana pembangunan kawasan waterfront city yang masih dalam tahap kajian.
Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Salah satu target besar adalah membuka konektivitas hingga ke wilayah pesisir, termasuk akses menuju Kecamatan Sandaran.
“Kita ingin jalan bisa tembus sampai ke Sandaran. Kalau jalur pesisir ini terbuka, potensi Tanjung Mangkalihat dan Manubar bisa berkembang pesat,” jelasnya.
Di sisi lain, sektor non-pertambangan di Kutim mulai menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan sektor ini dinilai semakin penting sebagai penopang ekonomi alternatif di tengah dominasi industri tambang.
“Selama ini struktur ekonomi Kutim masih sangat bergantung pada sektor pertambangan,” kata Ardiansyah.
Tercatat, laju pertumbuhan ekonomi Kutim hanya mencapai sekitar 1,05 persen, turun drastis dari tahun sebelumnya yang mencapai 9,82 persen. Perlambatan ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi produksi batu bara sepanjang 2025.
Kebijakan tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas perusahaan tambang, yang selama ini menjadi motor utama perekonomian daerah.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah terus mendorong penguatan sektor lain, seperti pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna menciptakan struktur ekonomi yang lebih berimbang dan berkelanjutan.
“Pertumbuhan ekonomi bersifat agregat dan tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
7 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
