Wakil Bupati Kutim Mahyunadi menegaskan, kebijakan efisiensi tidak boleh dimaknai sebagai hambatan, melainkan sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan.
“Efisiensi bukan alasan untuk memperlambat pembangunan,” jelas, Rabu (3/3/2026).
Kebijakan efisiensi Pemerintah Pusat kata dia, justru menjadi kesempatan untuk membenahi perencanaan, memastikan setiap program benar-benar berdampak dan tidak sekadar menghabiskan anggaran.
“Keterbatasan fiskal harus disikapi dengan strategi yang lebih selektif dan terarah,” ujarnya.
Ia meminta seluruh perangkat daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program kerja, memangkas kegiatan yang tidak mendesak serta memastikan belanja daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan.
“Setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa dipertanggungjawabkan manfaatnya. Jangan ada program yang berjalan tanpa ukuran kinerja yang jelas,” tegasnya.
Ia menekankan program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi poros kebijakan. Pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan ekonomi kerakyatan dipastikan tetap mendapat perhatian utama.
“Kita pastikan belanja produktif tetap berjalan. Infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan dan dukungan bagi UMKM,” ungkapnya.
Menurutnya, hal itu tidak boleh terabaikan karena itu menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Selain penataan belanja, Pemkab Kutim juga didorong untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan.
Sehingga menekankan bagi perangkat daerah tidak hanya bergantung pada transfer dana dari pusat, tetapi aktif menjalin koordinasi dengan kementerian dan lembaga serta memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Daerah harus lebih kreatif. Bangun komunikasi intensif dengan kementerian, sinkronkan program dengan prioritas nasional agar peluang dukungan anggaran bisa terbuka,” jelasnya.
Ia juga menilai pentingnya menyelaraskan kebijakan daerah dengan agenda pembangunan nasional, seperti penurunan stunting, pengendalian inflasi, pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan.
Sinkronisasi tersebut diyakini dapat membuka akses pendanaan sekaligus mempercepat capaian pembangunan daerah. Ia tetap optimis dengan perencanaan matang dan kerja yang cermat, daerah mampu menjaga kesinambungan pembangunan meski berada dalam pusaran kebijakan efisiensi anggaran.
“Selama kita solid dan inovatif, pembangunan tidak akan berhenti. Justru dari keterbatasan inilah kita diuji untuk bekerja lebih efektif,” pungkasnya.
Editor: Erwin