Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Januar Bayu Irawan, mengatakan pemerintah daerah mengubah pendekatan pembangunan dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor, baik dengan dunia usaha maupun pemerintah pusat.
“Lima puluh program unggulan ini bukan program jangka pendek, tetapi dirancang sebagai fondasi pembangunan jangka panjang,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi fiskal saat ini belum memungkinkan Pemkab Kutim membiayai seluruh agenda pembangunan secara mandiri. Oleh karena itu, keterlibatan sektor swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta dukungan kementerian dan lembaga pusat menjadi strategi utama.
“Dengan keterbatasan anggaran, kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Kita membuka ruang kolaborasi dengan sektor swasta,” ujarnya.
Upaya menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat dilakukan secara intens. Bahkan, dalam sejumlah kesempatan, koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh pimpinan daerah guna memperbesar peluang masuknya program nasional.
“Beberapa waktu lalu koordinasi ke kementerian. Ini bagian dari ikhtiar kita untuk mencari peluang program yang bisa dilaksanakan di Kutim,” katanya.
Ia menilai pola kerja kolaboratif menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan pembangunan agar tidak sepenuhnya bergantung pada kas daerah. Skema pendanaan lintas sektor diharapkan mampu menopang pelaksanaan program prioritas di tengah keterbatasan fiskal.
Dalam perencanaan jangka menengah, seluruh program unggulan ditargetkan rampung dalam waktu lima tahun. Saat ini, pelaksanaan masih berada pada tahap awal dengan fokus pada peletakan fondasi kebijakan dan program.
“Seluruh program masih dalam tahap progres. 50 program unggulan ini akan kita percepat dan dituntaskan dalam lima tahun,” ujar Januar.
Pemkab Kutim juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program sepanjang tahun 2025. Evaluasi tersebut bertujuan untuk memetakan capaian sekaligus mengidentifikasi sektor yang belum berjalan optimal. Hasil evaluasi akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pihaknya berharap dengan strategi kolaborasi dan evaluasi berkelanjutan, agenda pembangunan daerah tetap berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat meski dihadapkan pada tekanan fiskal. “Terutama untuk menentukan arah kebijakan pembangunan tahun 2026,” pungkasnya.
Editor: Erwin