Penulis: Zulhamri
KORANKALTIM.COM, SANGATTA - Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman mengeluarkan peringatan tegas kepada para calon kontraktor yang akan terlibat dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
1 menit baca0 kali dibaca

Penulis: Zulhamri
KORANKALTIM.COM, SANGATTA - Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman mengeluarkan peringatan tegas kepada para calon kontraktor yang akan terlibat dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Hal itu dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Kutim menemukan proyek yang dinilai kurang optimal, baik dari sisi kualitas maupun penyelesaian teknis di lapangan.
Pembangunan daerah menurut Ardiansyah bukan sekadar urusan teknis, tetapi mandat publik yang menuntut tanggung jawab penuh, integritas dan keseriusan dalam setiap tahap pelaksanaannya. Kejadian semacam itu tidak boleh terulang.
“Kalau mau kerja, lakukan dengan benar. Jangan ulangi kesalahan yang sudah terjadi,” tegas Ardiansyah.
Terkait proses pemilihan penyedia jasa khususnya untuk proyek Multi Years Contract (MYC) sepenuhnya merupakan kewenangan PBJ. Namun orang nomor satu di Kutim itu mengingatkan setiap kontraktor yang memenangkan proyek harus memegang komitmen kuat karena MYC menyangkut kepentingan masyarakat luas dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kutim.
“Pemilihan itu ranah PBJ, tapi soal pelaksanaannya, kontraktor wajib menjaga kualitas. Kita bicara pembangunan yang dinikmati masyarakat bertahun-tahun ke depan,” sebut Ardiansyah.
Pemerintah mengharapkan proses pembangunan berjalan transparan, akuntabel dan menghasilkan dampak nyata. Tujuan Kutim bukan hanya membangun lebih banyak, tetapi memastikan kualitas setiap proyek benar-benar memberi manfaat jangka panjang. “Yang kita bangun jangan hanya terlihat bagus di luar, tapi harus benar-benar bermanfaat,” jelasnya.
Sementara Plt Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (PUPR) Kutim Joni Abdi menambahkan, untuk progres
pekerjaan untuk APBD 2025 sebagian sudah berprogres dan berjalan. "Ada
beberapa kegiatan besar proses tender dan sudah berjalan khususnya di
Bidang Bina Marga," ucap Joni.
Editor: Aspian Nur
Hal itu dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Kutim menemukan proyek yang dinilai kurang optimal, baik dari sisi kualitas maupun penyelesaian teknis di lapangan.
Pembangunan daerah menurut Ardiansyah bukan sekadar urusan teknis, tetapi mandat publik yang menuntut tanggung jawab penuh, integritas dan keseriusan dalam setiap tahap pelaksanaannya. Kejadian semacam itu tidak boleh terulang.
“Kalau mau kerja, lakukan dengan benar. Jangan ulangi kesalahan yang sudah terjadi,” tegas Ardiansyah.
Terkait proses pemilihan penyedia jasa khususnya untuk proyek Multi Years Contract (MYC) sepenuhnya merupakan kewenangan PBJ. Namun orang nomor satu di Kutim itu mengingatkan setiap kontraktor yang memenangkan proyek harus memegang komitmen kuat karena MYC menyangkut kepentingan masyarakat luas dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kutim.

“Pemilihan itu ranah PBJ, tapi soal pelaksanaannya, kontraktor wajib menjaga kualitas. Kita bicara pembangunan yang dinikmati masyarakat bertahun-tahun ke depan,” sebut Ardiansyah.
Pemerintah mengharapkan proses pembangunan berjalan transparan, akuntabel dan menghasilkan dampak nyata. Tujuan Kutim bukan hanya membangun lebih banyak, tetapi memastikan kualitas setiap proyek benar-benar memberi manfaat jangka panjang. “Yang kita bangun jangan hanya terlihat bagus di luar, tapi harus benar-benar bermanfaat,” jelasnya.
Sementara Plt Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (PUPR) Kutim Joni Abdi menambahkan, untuk progres
pekerjaan untuk APBD 2025 sebagian sudah berprogres dan berjalan. "Ada
beberapa kegiatan besar proses tender dan sudah berjalan khususnya di
Bidang Bina Marga," ucap Joni.
Editor: Aspian Nur






265 km Tenggara BURUSELATAN-MALUKU
16 Nov 2026, 03:51:57 WIB • Kedalaman 323 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG