Pemerintah harus cermat dalam menentukan prioritas dan efisiensi anggaran agar roda pembangunan tetap berjalan utamanya merealisasikan visi dan misi 50 program unggulan.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi mengatakan untuk menghadapi ketidakpastian tersebut, pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah khusus guna memastikan APBD 2026 tetap realistis
“Agar tidak terpengaruh signifikan oleh kebijakan pusat apalagi terkait wacana pemangkasan TKD,” ujar dia.
Lanjutnya, saat masih dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2026. Meski diakui, prosesnya sedikit mengalami keterlambatan karena belum adanya kepastian terkait peraturan Menteri Keuangan dari pemerintah pusat.
“Penyusunan KUA PPAS sedang dalam proses. Tinggal menunggu aturan dari pusat,” jelas dia.
Sementara, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor mengatakan, efisiensi belanja daerah sekaligus menjadi tantangan Pemkab Kutim. Sehingga perlu melakukan penyesuaian terhadap skala prioritas sesuai arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)
“Pemerintah pusat tengah melakukan penyesuaian fiskal akibat dinamika ekonomi nasional dan global,” jelasnya.
Meski demikian, pihaknya optimis target 50 program Bupati akan bisa dipenuhi secara bertahap dalam sisa masa pemerintahan. Hal itu karena anggaran sudah mulai mengakomodasi program-program baru yang relevan dengan visi-misi. Pihaknya memastikan Pemkab Kutim akan terus mendorong percepatan pelaksanaan 50 program unggulan tersebut
“Masyarakat juga perlu mengambil bagian dari sejumlah program yang telah dicanangkan. Ke depan akan bekerja lebih optimal dalam memajukan daerah,” pungkasnya.
Editor: Erwin