2 menit baca0 kali dibaca
Penulis: Zulhamri
KORANKALTIM.COM, SANGATTA – Meskipun secara resmi Dusun Sidrap di Desa Martadianta, Kecamatan Teluk Pandan telah ditetapkan sebagai wilayah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), namun Pemerintah Kota Bontang tampaknya belum menyerah.
Setelah gugatan mengenai tapal batas ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Pemkot Bontang masih mencoba mencari jalur lain.
Sementara itu, Pemkab Kutim memilih untuk tidak terlibat lebih jauh dalam perdebatan yang dianggap sudah tidak relevan, mengingat status hukum Sidrap telah diputuskan secara jelas sebagai bagian dari Kutim.
Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi pun menilai polemik batas wilayah Sidrap secara yuridis masuk dalam administrasi Kutim sesuai keputusan MK dan tak ingin berlarut-larut dalam argumentasi. Sehingga, lebih fokus mengurus wilayah tersebut secara hukum masih berada di bawah administrasi Kutim.
"Kita akan terus melanjutkan pembangunan di kawasan perbatasan. Memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu oleh dinamika yang ada," ujarnya, Rabu (8/10/2025).
Meskipun gejolak masyarakat dan perbedaan pandangan masih terjadi, namun pihaknya akan tetap melakukan pelayanan publik dan program pembangunan akan terus berjalan di Sidrap.
"Dengan status hukum yang jelas tentu kita memiliki tanggung jawab untuk membangun maupun penyediaan layanan publik di Sidrap," ulasnya.
Ia juga menegaskan, akan memastikan bagi warga berdomisili di Dusun Sidrap akan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai bagian dari wilayah Kutim.
"Kalau mereka tetap ngotot mempersoalkan status Sidrap tentu sangat aneh. Mestinya sudah klir dan fokus membangun," ungkapnya.
Sebelumnya, Plt Asisten Pemkesra Setkab Kutim, Trisno mengatakan, langkah dilakukan proses penertiban administrasi demi menjaga kondusifitas serta memastikan pelayanan publik di wilayah Dusun Sidrap tidak terganggu.
Sehingga terpenting agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan, perlindungan dan kepastian hukum atas status wilayah yang ditempatinya.
"Penertiban administrasi pemerintahan dan pelayanan dasar bagi warga yang berdomisili di Dusun Sidrap," jelas dia.
Sehingga perlunya pendekatan persuasif kepada masyarakat agar tidak terjadi perbedaan persepsi yang dapat memicu konflik horizontal.
Instansi terkait diharapkan agar segera melaksanakan layanan jemput bola dengan membuka layanan Adminduk khususnya mutasi kependudukan.
"Sosialisasi kepada warga domisili di sana perlu dilakukan sebelum pelaksanaan jemput bola Adminduk," pungkasnya.
Editor: Erwin
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
