Wakil Bupati (Wabup) sekaligis Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kutim, Kasmidi Bulang mengatakan hal tersebut menjadi perhatian bersama karena menjadi menjadi pekerjaan rumah tersendiri yang harus diselesaikan.
Maka dari itu, pihaknya akan mengarahkan seluruh potensi untuk dioptimalkan dalam mengentaskan stunting di Kutim. Stunting merupakan kekurangan gizi pada bayi di 1.000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak.
"Pada akhirnya mengalami kekurangan gizi menahun dan tumbuh lebih pendek dari standar tinggi balita seumurnya," papar Wabup.
Untuk itu, fokus utama TPPS Kutim adalah bagaimana stunting bisa dientaskan. Karena ini menyangkut kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi anak di masa mendatang. "Anak yang mengidap stunting karena mengganggu potensi SDM dan berhubungan dengan tingkat kesehatan, bahkan kematian anak,” ungkapnya.
Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait telah bekerja secara optimal bahkan melakukan penyuluhan hingga ke sekolah. Wabup juga mengapresiasi instansi vertikal yang selama ini sudah bekerja sama dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) menyasar wilayah yang paling tinggi angka stuntingnya.
“Memang ada relawan yang dibentuk untuk jemput bola dengan mendata, melakukan penyuluhan, dan penimbangan badan di Posyandu," ulasnya.
Sementara, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutim, Roni Bonar Siburian mengatakan saat ini pihaknya bersama TPPS terus fokus pada persoalan penurunan angka stunting yang ada di Kutim. "Sesuai yang direncanakan atau ditargetkan, agar dapat turun hingga 20 persen dan pada 2024 mendatang bisa tembus 14 persen," jelasnya.
Pihaknya juga ingin menghilangkan persepsi bahwa pendek bukan stunting tapi stunting pasti pendek. Jadi tak boleh berpikir anak pendek itu stunting. Namun yang harus diperhatikan adalah perkembangannya, terutama kecerdasan otak anak. Disebutkannya, angka stunting di Kutim masih kisaran 24,7 atau 8 persen. Karena itu, pihaknya menarget di angka 20 persen sehingga di 2024 bisa pelan-pelan menurun.
"Jadi data yang ada nanti bisa disinkronkan dengan kondisi riil di lapangan. Karena sesuai fakta yang ada dan biasanya dikaitkan dengan data kemiskinan ekstrem. Karena stunting tinggi itu gizinya kurang. Kalau gizinya kurang, maka otomatis tingkat kelayakan hidup juga kurang," tutupnya. (*/kk)
Editor: Rusdianto