Korupsi yang dilakukan Herliansyah itu merugikan negara sebesar Rp 6.025.909.860. Indikasi korupsinya tercium dari pembayaran ganti rugi pembebasan lahan untuk pelabuhan umum di Kenyamukan, Kabupaten Kutai Timur, pada tahun 2011 (tahap I) tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp 1.520.047.000.
"Tidak sesuai peruntukan sebesar Rp 1.520.047.000 setelah dipotong pajak penghasilan sebesar Rp 75.992.350, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 1.444.054.650 (Rp 1,44 miliar)," kata Sumedana.
"Dan pada tahun 2012 (tahap II) sebesar Rp 4.820.956.800, setelah dipotong pajak penghasilan sebesar Rp 239.101.590, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 4.581.855.210. Total kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp 6.025.909.860," lanjutnya.
Herliansyah memperkaya pemilik 52 SPPTP, 1 orang pemilik SKPPT serta 1 orang pemilik SKPPB/TDTN di kampung Kenyamukan Desa Sanggata Utara, Kabupaten Kutai Timur.
Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA), Herliansyah terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.
Namun Herliansyah tidak memenuhi panggilan jaksa eksekutor Kejaksaan Tinggi. Oleh karena itu, Herliansyah dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO).
"Tim bergerak cepat dan melakukan pemantauan terhadap terpidana, dan setelah dipastikan keberadaan terpidana, tim langsung mengamankan terpidana, dan segera dibawa ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk dilaksanakan eksekusi," jelasnya.
Sumber: detikcom
