"Hasil evaluasi nanti akan kelihatan karena akan ada rekapan mana-mana pegawai TK2D yang menduduki posisi tidak linier termasuk posisi yang seharusnya penampakan ASN bukan TK2D," sebut Simon.
Setelah adanya penyataraan jabatan tidak akan ada lagi istilah staf, semua beralih status sebagai pejabat fungsional umum.
"Yang jadi kendala karena masih banyak TK2D yang berstatus tenaga pelaksana atau administrasi menumpuk di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tertentu jadi harus dilakukan evaluasi sesuai kompetensi," ulasnya.
Ortal Setkab Kutim akan melakukan usulan agar sejumlah TK2D berstatus tenaga pelaksana dilakukan rotasi menyesuaikan kompetensi dan kualifikasi agar memudahkan untuk pengusulan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Langkah pertama harus dilakukan rotasi sesuai dengan pendidikan, misalnya lulusan kesehatan ternyata kerja di OPD lain. Kedepan harus disesuaikan sesuai kompetensi dan kualifikasi agar tidak terjadi penumpukan," pungkas Simon
Penulis: Zulhamri
Editor: Aspian Nur
"Hasil evaluasi nanti akan kelihatan karena akan ada rekapan mana-mana pegawai TK2D yang menduduki posisi tidak linier termasuk posisi yang seharusnya penampakan ASN bukan TK2D," sebut Simon.
Setelah adanya penyataraan jabatan tidak akan ada lagi istilah staf, semua beralih status sebagai pejabat fungsional umum.
"Yang jadi kendala karena masih banyak TK2D yang berstatus tenaga pelaksana atau administrasi menumpuk di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tertentu jadi harus dilakukan evaluasi sesuai kompetensi," ulasnya.
Ortal Setkab Kutim akan melakukan usulan agar sejumlah TK2D berstatus tenaga pelaksana dilakukan rotasi menyesuaikan kompetensi dan kualifikasi agar memudahkan untuk pengusulan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Langkah pertama harus dilakukan rotasi sesuai dengan pendidikan, misalnya lulusan kesehatan ternyata kerja di OPD lain. Kedepan harus disesuaikan sesuai kompetensi dan kualifikasi agar tidak terjadi penumpukan," pungkas Simon
Penulis: Zulhamri
Editor: Aspian Nur
