TK2D Berstatus Tenaga Pelaksana di Kutai Timur Diusulkan Dirotasi

"Hasil evaluasi nanti akan kelihatan karena akan ada rekapan mana-mana pegawai TK2D yang menduduki posisi tidak linier termasuk posisi yang seharusnya penampakan ASN bukan TK2D," sebut Simon.

Setelah adanya penyataraan jabatan tidak akan ada lagi istilah staf, semua beralih status sebagai pejabat fungsional umum.

"Yang jadi kendala karena masih banyak TK2D yang berstatus tenaga pelaksana atau administrasi menumpuk di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tertentu jadi harus dilakukan evaluasi sesuai kompetensi," ulasnya.

Ortal Setkab Kutim akan melakukan usulan agar sejumlah TK2D berstatus tenaga pelaksana dilakukan rotasi menyesuaikan kompetensi dan kualifikasi agar memudahkan untuk pengusulan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Langkah pertama harus dilakukan rotasi sesuai dengan pendidikan, misalnya lulusan kesehatan ternyata kerja di OPD lain. Kedepan harus disesuaikan sesuai kompetensi dan kualifikasi agar tidak terjadi penumpukan," pungkas Simon

Penulis: Zulhamri
Editor: Aspian Nur

TK2D Berstatus Tenaga Pelaksana di Kutai Timur Diusulkan Dirotasi

Berita Terkait

Kabag Kesra PPU Sebut Pencairan Beasiswa Tinggal Tunggu SK Bupati

Reses di Tiga Kampung, Rita Asmara Dewi Serap Aspirasi soal Penerangan Jalan hingga Air Bersih

Rotan Teluk Sumbang Tembus Belanda, Pemkab Berau Siapkan Rantai Pasok Antarkampung

Kabut Asap Ganggu Penerbangan, RCLL Jadi Keunggulan Bandara Kalimarau

PPU Fest ke-4 Ditutup, Sekda Tohar Minta Dampak Festival Diukur

Perkuat Penanganan Karhutla, Pemkab Kubar Serahkan 16 Motor Trail dan 5 Mobil Slip On ke Kecamatan

Buronan Korupsi Proyek Sarana Air Bersih Kubar Diciduk di Samarinda

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini