2 menit baca327 kali dibaca
KORANKALTIM.COM, SANGATTA - PDAM Tirta Tuah Benua Kutai Timur (TTBKT) telah menggodok program layanan sambungan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari pemerintah pusat.
Survei baseline sudah ditentukan pemerintah pusat sejak awal Mei hingga berakhir Juni 2021 ini dengan calon penerima manfaat yang harus disurvei berjumlah 1.565 kepala keluarga (KK).
Proses survei baseline merupakan tahapan verifikasi, memvalidasi calon penerima manfaat program hibah air minum perkotaan (AMK) dengan titik lokasi survei tersebar di 13 kecamatan diantaranya di Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Rantau Pulung, Muara Wahau, Kongbeng, Bengalon, Kaliorang, Sangkulirang, Kaubun, Muara Bengkal, Muara Ancalong, Long Mesangat, Busang.
Direktur PDAM TTBKT, Suparjan menjelaskan, tim survei telah melakukan verifikasi di lapangan bagi calon penerima manfaat hibah dari pemerintab pusat melalui Kementrian PUPR.
Petugas diharapkan tetap memperhatikan keselamatan kerja. pelaksanaan survei baseline tetap berjalan lancar mengingat batas waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Alhamdulillah bisa berjalan dengan tepat waktu. Sekarang tinggal menunggu berita acara survei baselinenya dan Surat Perintah Kerja (SPK) Pemasangan terbit,” kata Suparjan dikonfirmasi korankaltim.com Rabu (30/6/2021) hari ini.
Eksekusi lapangan dilakukan PDAM dibawah koordinasi pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (Bappeda). Termasuk berkomunikasi dengan Central Project Management Unit (CPMU), Provincial Project Management Unit (PPMU), Project Implementation Unit (PIU) hingga Balai Prasarana Pemukiman wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
“Komunikasi intens terus dilakukkan termasuk ke Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana. Karena berita acara kegiatan dilaporkan ke sana. Jika dijumpai masalah secara teknis dapat segera diputuskan bersama,” jelas Suparjan.
Disinggung terkait perubahan status dari Perusahaan Daerah (Perusda) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) masih menunggu peraturan turunan dari perda yang telah disahkan yakni peraturan Bupati (Perbub) yang saat ini masih disusun di Bagian Hukum Sekkab Kutim.
"Nantinya dalam Perbub tersebut akan mengatur terkait seleksi Dewan Pengawas dan Direktur. Semoga Perbub tersebut bisa segera diselesaikan agar proses seleksi bisa segera dilaksanakan," tutup Suparjan
Penulis: Zulhamri
Editor: Aspian Nur
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
5 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 26 km barat laut Gorontalo Utara
01 Okt 2026, 18:51:40 WIB • Kedalaman 47 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
