Menurutnya, mekanismenya sebelum mengusulkan kepada menteri dalam negeri (Kemendagri) terlebih dahulu melakukan koordinasi ke gubernur setelah hasil penetapan KPU dan diumumkan dalam rapat paripurna DPRD Kutim yang telah dilaksanakan. "Hal ini tentu dalam rangka percepatan proses penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh Kemendagri," paparnya.
Pihaknya mengkhawatirkan jika proses pelantikan diundur masuk gelombang kedua akan menghambat agenda kegiatan seperti Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang rencananya berjalan pada awal Maret mendatang. "Dalam aturan kan minimal sehari setelah penetapan maka akan segera dilakukan paripurna penetapan agar hasilnya segera dikirim ke provinsi, " papar Joni.
Penulis: Zulhamri
Editor: Aspian Nur
Menurutnya, mekanismenya sebelum mengusulkan kepada menteri dalam negeri (Kemendagri) terlebih dahulu melakukan koordinasi ke gubernur setelah hasil penetapan KPU dan diumumkan dalam rapat paripurna DPRD Kutim yang telah dilaksanakan. "Hal ini tentu dalam rangka percepatan proses penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh Kemendagri," paparnya.
Pihaknya mengkhawatirkan jika proses pelantikan diundur masuk gelombang kedua akan menghambat agenda kegiatan seperti Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang rencananya berjalan pada awal Maret mendatang. "Dalam aturan kan minimal sehari setelah penetapan maka akan segera dilakukan paripurna penetapan agar hasilnya segera dikirim ke provinsi, " papar Joni.
Penulis: Zulhamri
Editor: Aspian Nur
