Ketua DPRD Kutim, Joni didampingi Wakil ketua Asti Mazar memimpin sidang paripurna yang dihadiri 22 anggota terdiri dari 13 orang secara tatap muka dan 9 orang lewat aplikasi zoom. Masa jabatan bupati dan wakil bupati Kutim untuk periode 2016-2021 berakhir pada 17 Februari dua pekan depan.
"Berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan ketentuan yang berlaku, masa jabatan bupati dan wakil bupati dengan masa jabatan 2016-2021 akan berakhir pada 17 Februari," sebut Joni.
Menurutnya, pemberhentian bukan karena ada persoalan kasus namun karena memang sebagaimana dalam aturan jika masa jabatan berakhir maka wajib diberhentikan atau mengangkat pejabat sementara (Pjs).
"Sebenarnya aturan itu sebulan sebelum pemberhentian sudah diumumkan namun karena masih ada kesibukan akhirnya ditunda sehingga mengalami keterlambatan. Setelah masa jabatan berakhir maka menunggu dari penetapan KPU hasil Pilkada 2020. Kalau sudah tidak ada masalah atau berjalan dengan lancar maka segera dilantik bupati dan wakil bupati terpilih yang saat ini berproses di MK (Mahkamah Konstitusi), " tutup Joni. (*)
Penulis: Zulhamri
Editor: Aspian Nur
Ketua DPRD Kutim, Joni didampingi Wakil ketua Asti Mazar memimpin sidang paripurna yang dihadiri 22 anggota terdiri dari 13 orang secara tatap muka dan 9 orang lewat aplikasi zoom. Masa jabatan bupati dan wakil bupati Kutim untuk periode 2016-2021 berakhir pada 17 Februari dua pekan depan.
"Berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan ketentuan yang berlaku, masa jabatan bupati dan wakil bupati dengan masa jabatan 2016-2021 akan berakhir pada 17 Februari," sebut Joni.
Menurutnya, pemberhentian bukan karena ada persoalan kasus namun karena memang sebagaimana dalam aturan jika masa jabatan berakhir maka wajib diberhentikan atau mengangkat pejabat sementara (Pjs).
"Sebenarnya aturan itu sebulan sebelum pemberhentian sudah diumumkan namun karena masih ada kesibukan akhirnya ditunda sehingga mengalami keterlambatan. Setelah masa jabatan berakhir maka menunggu dari penetapan KPU hasil Pilkada 2020. Kalau sudah tidak ada masalah atau berjalan dengan lancar maka segera dilantik bupati dan wakil bupati terpilih yang saat ini berproses di MK (Mahkamah Konstitusi), " tutup Joni. (*)
Penulis: Zulhamri
Editor: Aspian Nur
