Menurut Ali, Pemkab Kukar harus menghargai THL yang sudah mengabdi bertahun-tahun.
Selain itu, FTHK juga meminta kepada Oemkab Kukar untuk menerapkan SK THL satu pintu melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kukar. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penambahan THL baru.
Untuk itu, ia mendesak agar Pemkab Kukar merevisi Perbup Kukar Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penempatan THL. Dalam aturan itu, pengangkatan THL dilakukan oleh tiap-tiap OPD.
“Biasanya kan ada saja THL baru titipan para pejabat. Sebaiknya ini diawasi oleh BKPPD agar tidak terjadi penambahan THL baru. Jumlah THL Kukar yang terdata di FTHK sebanyak 6.113 orang, di luar sana masih ada THL yang belum terdata di FTHK, ” paparnya. (ran)
Menurut Ali, Pemkab Kukar harus menghargai THL yang sudah mengabdi bertahun-tahun.
Selain itu, FTHK juga meminta kepada Oemkab Kukar untuk menerapkan SK THL satu pintu melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kukar. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penambahan THL baru.
Untuk itu, ia mendesak agar Pemkab Kukar merevisi Perbup Kukar Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penempatan THL. Dalam aturan itu, pengangkatan THL dilakukan oleh tiap-tiap OPD.
“Biasanya kan ada saja THL baru titipan para pejabat. Sebaiknya ini diawasi oleh BKPPD agar tidak terjadi penambahan THL baru. Jumlah THL Kukar yang terdata di FTHK sebanyak 6.113 orang, di luar sana masih ada THL yang belum terdata di FTHK, ” paparnya. (ran)