“Secara nasional tunggakannya mencapai triliunan,” kata Nurifansyah saat pembekalan dokter spesialis bagi fasilitas kesehatan primer, Selasa(28/11) di Grand Fatma Hotel Tenggarong.
Menurut Nurifansyah, idealnya tarif iuran peserta BPJS jaminan pemerintah sebesar Rp37 ribu untuk kelas III. Namun faktanya, pemerintah masih membayar iuran sebesar Rp19.225 per peserta kelas III.
“Setiap peserta pasti kita layani, tidak mungkin kita tolak. Untuk itu yang harus dilakukan adalah efisiensi penggunaan dana JKN yang ada,” ujarnya.
Salah satu efisiensi itu adalah dengan mengurangi penanganan dokter spesialis. Dengan demikian, fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas diminta tidak langsung merujuk pasien ke dokter spesialis di rumah sakit.
“Untuk itu kualitas pelayanan di puskesmas harus ditingkatkan, serta komunikasi medis berjenjang antara puskesmas dan rumah sakit bisa semakin baik lagi,” katanya.
Kadinkes Kukar, Koentijo Wibdarminto meminta pelayanan BPJS Kesehatan dievaluasi agar kepercayaan masyarakat bisa semakin meningkat.
“Ada stigma di masyarakat, bahwa pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS itu seenaknya, seadanya, semampunya. Stigma ini harus dipulihkan, masyarakat akan percaya jika pelayanan yang diberikan sangat baik,” paparnya. (ran)
“Secara nasional tunggakannya mencapai triliunan,” kata Nurifansyah saat pembekalan dokter spesialis bagi fasilitas kesehatan primer, Selasa(28/11) di Grand Fatma Hotel Tenggarong.
Menurut Nurifansyah, idealnya tarif iuran peserta BPJS jaminan pemerintah sebesar Rp37 ribu untuk kelas III. Namun faktanya, pemerintah masih membayar iuran sebesar Rp19.225 per peserta kelas III.
“Setiap peserta pasti kita layani, tidak mungkin kita tolak. Untuk itu yang harus dilakukan adalah efisiensi penggunaan dana JKN yang ada,” ujarnya.
Salah satu efisiensi itu adalah dengan mengurangi penanganan dokter spesialis. Dengan demikian, fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas diminta tidak langsung merujuk pasien ke dokter spesialis di rumah sakit.
“Untuk itu kualitas pelayanan di puskesmas harus ditingkatkan, serta komunikasi medis berjenjang antara puskesmas dan rumah sakit bisa semakin baik lagi,” katanya.
Kadinkes Kukar, Koentijo Wibdarminto meminta pelayanan BPJS Kesehatan dievaluasi agar kepercayaan masyarakat bisa semakin meningkat.
“Ada stigma di masyarakat, bahwa pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS itu seenaknya, seadanya, semampunya. Stigma ini harus dipulihkan, masyarakat akan percaya jika pelayanan yang diberikan sangat baik,” paparnya. (ran)