Ketua Panitia Pelaksana, Lola Sari, mengatakan pemeriksaan menyasar 215 perusahaan sektor pertambangan, termasuk kontraktor dan subkontraktornya. Pemeriksaan melibatkan 40 personel tim pemeriksa pajak dari provinsi dan kabupaten/kota serta sejumlah unsur instansi terkait.
Pemeriksaan berlangsung pada 16–21 November 2026 dengan menyasar kesesuaian data administrasi dan kondisi lapangan, meliputi bengkel alat berat, stockpile, area tambang, serta tempat penyimpanan bahan bakar.
Menurut Lola, kegiatan ini bertujuan menghasilkan data yang valid dan terverifikasi, mengidentifikasi potensi pajak dan retribusi yang belum tergali, serta mengukur kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Dalam sambutannya, Aulia menegaskan bahwa optimalisasi PAD menjadi langkah penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Peningkatan pendapatan akan memperluas kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan, pemeriksaan terpadu bukan untuk membebani perusahaan dengan kewajiban baru, melainkan memastikan seluruh kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai regulasi.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah potensi pajak dari penggunaan kendaraan operasional, alat berat, dan bahan bakar perusahaan pertambangan. Aulia menyoroti kemungkinan ketidaksesuaian antara domisili kendaraan dengan lokasi operasionalnya.
Aulia berharap seluruh perusahaan bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan. Ia juga menegaskan perusahaan yang terbukti tidak memenuhi kewajiban perpajakan akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Pemkab Kukar optimistis pemeriksaan terpadu ini dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan mendukung peningkatan PAD hingga melampaui Rp800 miliar pada 2027. (prokom03/si/mh)
Ketua Panitia Pelaksana, Lola Sari, mengatakan pemeriksaan menyasar 215 perusahaan sektor pertambangan, termasuk kontraktor dan subkontraktornya. Pemeriksaan melibatkan 40 personel tim pemeriksa pajak dari provinsi dan kabupaten/kota serta sejumlah unsur instansi terkait.
Pemeriksaan berlangsung pada 16–21 November 2026 dengan menyasar kesesuaian data administrasi dan kondisi lapangan, meliputi bengkel alat berat, stockpile, area tambang, serta tempat penyimpanan bahan bakar.
Menurut Lola, kegiatan ini bertujuan menghasilkan data yang valid dan terverifikasi, mengidentifikasi potensi pajak dan retribusi yang belum tergali, serta mengukur kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Dalam sambutannya, Aulia menegaskan bahwa optimalisasi PAD menjadi langkah penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Peningkatan pendapatan akan memperluas kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan, pemeriksaan terpadu bukan untuk membebani perusahaan dengan kewajiban baru, melainkan memastikan seluruh kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai regulasi.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah potensi pajak dari penggunaan kendaraan operasional, alat berat, dan bahan bakar perusahaan pertambangan. Aulia menyoroti kemungkinan ketidaksesuaian antara domisili kendaraan dengan lokasi operasionalnya.
Aulia berharap seluruh perusahaan bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan. Ia juga menegaskan perusahaan yang terbukti tidak memenuhi kewajiban perpajakan akan dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Pemkab Kukar optimistis pemeriksaan terpadu ini dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan mendukung peningkatan PAD hingga melampaui Rp800 miliar pada 2027. (prokom03/si/mh)