Ia menilai masih terdapat persoalan berupa pembatasan, peniadaan peran hingga gangguan terhadap sejumlah kegiatan kebudayaan yang dilakukan pewaris adat setempat. Salah satu narasi yang disorot adalah anggapan bahwa masyarakat Muara Kaman kehilangan hak atas warisan budayanya karena disebut kalah perang pada 1635.
Ki Badai Gonggong menegaskan, narasi tersebut perlu dikaji secara objektif. Menurutnya, terdapat sejumlah kejanggalan dalam sumber sejarah yang selama ini dijadikan rujukan untuk menggambarkan penaklukan Muara Kaman.
Ia menunjuk Kronik Kutai, transliterasi Putri Minerva Mutiara terbitan Depdikbud 1999, khususnya halaman 160–166. Dalam naskah tersebut, nama Ki Narangbaya disebut memiliki dua peran berbeda.
Pada halaman 160–162, Ki Narangbaya dicatat sebagai hulubalang Pangeran Sinum Panji Mendapa dari Kutai Kartanegara yang memimpin penyerangan ke Muara Kaman. Namun, pada halaman 166, sosok yang sama disebut sebagai orang besar dari pihak Muara Kaman yang datang menyampaikan kabar kekalahan negerinya.
“Ini menjadi pertanyaan yang perlu dijawab melalui kajian sejarah. Bagaimana mungkin satu tokoh dalam rangkaian peristiwa yang sama dicatat sebagai panglima penyerang sekaligus orang besar dari pihak yang dikalahkan?” katanya kepada korankaltim.com, Minggu (22/11/2026).
Ia juga mempertanyakan belum ditemukannya bukti pendukung yang menurutnya dapat memperkuat narasi perang tersebut. Ki Badai menyebut laporan VOC tahun 1635 tidak mencatat peristiwa perang dimaksud. Begitu pula penelitian arkeologi di Muara Kaman pada 2007 yang menurut keterangannya tidak menemukan bukti fisik berupa reruntuhan benteng atau medan perang.
Karena itu, ia meminta penulisan sejarah lokal tidak hanya bertumpu pada satu penafsiran, melainkan dibuka untuk penelitian dan pengujian akademik yang lebih luas.
Selain persoalan sejarah, Ki Badai juga mengingatkan bahwa upaya kebangkitan kebudayaan Muara Kaman memiliki rekam jejak kegiatan sejak 2001.
Pada 3–9 September 2001, masyarakat setempat menggelar rangkaian upacara adat yang disertai pembentukan kepanitiaan serta penetapan pengurus Forum Kerabat Mulawarman.
Menurutnya, proses tersebut turut mendapatkan dukungan dan tanda tangan Bupati Kutai Kartanegara saat itu, H Syaukani Hasan Rais, sebagai bagian dari upaya memajukan kebudayaan di Muara Kaman.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan pengangkatan penjawat purus dengan gelar adat Maharaja Kutai Mulawarman. Pengangkatan itu dimaknai sebagai simbol tanggung jawab dalam menjaga dan meneruskan warisan adat serta kebudayaan leluhur.
Ki Badai menilai keberadaan rekam jejak tersebut perlu menjadi perhatian agar aktivitas pelestarian budaya yang dilakukan masyarakat Muara Kaman tidak diabaikan.
Dari sisi ketatanegaraan, ia turut menyoroti perubahan status kelembagaan adat dan kesultanan setelah penghapusan sistem swapraja. Ia berpandangan, lembaga adat yang kembali berkembang pada era Reformasi harus ditempatkan sebagai bagian dari pelestarian kebudayaan, bukan sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk meniadakan keberadaan kelompok adat lainnya.
Menurutnya, semangat pengakuan masyarakat hukum adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan ketentuan pemajuan kebudayaan harus menjadi landasan dalam menyikapi perbedaan tradisi maupun kelembagaan adat.
“Jangan sampai ada pihak yang merasa paling berhak atas kebudayaan, kemudian membatasi kelompok lain yang juga ingin merawat warisan leluhurnya. Pelestarian adat seharusnya membuka ruang kebersamaan, bukan justru melahirkan pembatasan,” tegasnya.
Atas persoalan tersebut, Ki Badai menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, menghentikan segala bentuk intimidasi, gangguan maupun pembatasan terhadap kegiatan adat dan kebudayaan yang dilaksanakan pewaris serta masyarakat adat Muara Kaman.
Kedua, meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersikap adil serta memberikan perlindungan dan fasilitasi yang setara bagi seluruh pihak yang melakukan pelestarian budaya.
Ketiga, membuka ruang kajian akademik yang objektif untuk menelusuri kembali sejarah lokal, termasuk narasi peristiwa 1635, agar penulisannya didasarkan pada bukti dan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang kami perjuangkan bukan konflik antarkelompok, tetapi keadilan kebudayaan. Setiap pewaris memiliki ruang untuk menjaga identitas dan warisan leluhurnya. Sejarah harus diluruskan melalui kajian ilmiah, sementara kegiatan adat harus mendapatkan perlindungan yang setara,” pungkasnya.
Editor: Erwin
Ia menilai masih terdapat persoalan berupa pembatasan, peniadaan peran hingga gangguan terhadap sejumlah kegiatan kebudayaan yang dilakukan pewaris adat setempat. Salah satu narasi yang disorot adalah anggapan bahwa masyarakat Muara Kaman kehilangan hak atas warisan budayanya karena disebut kalah perang pada 1635.
Ki Badai Gonggong menegaskan, narasi tersebut perlu dikaji secara objektif. Menurutnya, terdapat sejumlah kejanggalan dalam sumber sejarah yang selama ini dijadikan rujukan untuk menggambarkan penaklukan Muara Kaman.
Ia menunjuk Kronik Kutai, transliterasi Putri Minerva Mutiara terbitan Depdikbud 1999, khususnya halaman 160–166. Dalam naskah tersebut, nama Ki Narangbaya disebut memiliki dua peran berbeda.
Pada halaman 160–162, Ki Narangbaya dicatat sebagai hulubalang Pangeran Sinum Panji Mendapa dari Kutai Kartanegara yang memimpin penyerangan ke Muara Kaman. Namun, pada halaman 166, sosok yang sama disebut sebagai orang besar dari pihak Muara Kaman yang datang menyampaikan kabar kekalahan negerinya.
“Ini menjadi pertanyaan yang perlu dijawab melalui kajian sejarah. Bagaimana mungkin satu tokoh dalam rangkaian peristiwa yang sama dicatat sebagai panglima penyerang sekaligus orang besar dari pihak yang dikalahkan?” katanya kepada korankaltim.com, Minggu (22/11/2026).
Ia juga mempertanyakan belum ditemukannya bukti pendukung yang menurutnya dapat memperkuat narasi perang tersebut. Ki Badai menyebut laporan VOC tahun 1635 tidak mencatat peristiwa perang dimaksud. Begitu pula penelitian arkeologi di Muara Kaman pada 2007 yang menurut keterangannya tidak menemukan bukti fisik berupa reruntuhan benteng atau medan perang.
Karena itu, ia meminta penulisan sejarah lokal tidak hanya bertumpu pada satu penafsiran, melainkan dibuka untuk penelitian dan pengujian akademik yang lebih luas.
Selain persoalan sejarah, Ki Badai juga mengingatkan bahwa upaya kebangkitan kebudayaan Muara Kaman memiliki rekam jejak kegiatan sejak 2001.
Pada 3–9 September 2001, masyarakat setempat menggelar rangkaian upacara adat yang disertai pembentukan kepanitiaan serta penetapan pengurus Forum Kerabat Mulawarman.
Menurutnya, proses tersebut turut mendapatkan dukungan dan tanda tangan Bupati Kutai Kartanegara saat itu, H Syaukani Hasan Rais, sebagai bagian dari upaya memajukan kebudayaan di Muara Kaman.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan pengangkatan penjawat purus dengan gelar adat Maharaja Kutai Mulawarman. Pengangkatan itu dimaknai sebagai simbol tanggung jawab dalam menjaga dan meneruskan warisan adat serta kebudayaan leluhur.
Ki Badai menilai keberadaan rekam jejak tersebut perlu menjadi perhatian agar aktivitas pelestarian budaya yang dilakukan masyarakat Muara Kaman tidak diabaikan.