Perizinan Pertamina Hulu Mahakam Hampir Rampung

TENGGARONG –  Gonjang ganjing perseteruan jatah Partipating Interens (PI) 10 persen atas pengelolaan Blok Mahakam antara Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim, tidak berdampak terhadap tahapan perizinan operasional Pertamina Hulu Mahakam yang resmi akan menggantikan kontraktor asing PT Total E&P untuk mengelola Blok Mahakam. Memasuki bulan ini, proses perizinan sudah mencapai 80 persen.

“Proses perizinan sudah mencapai 80 persen, dan dipastikan Pertamina Hulu Mahakam akan beroperasi per 1 Januari 2018, menggantikan PT Total E&P dalam mengelola Blok Mahakam,” kata Kepala Divisi Formalitas SKK Migas Didik Sasono Setyadi kepada Koran Kaltim di Pendopo Bupati Kukar, kemarin.

Pencapaian proses perizinan operasional Pertamina Hulu Mahakam, yang sudah mencapai 80 persen di akhir semester satu tahun 2017 ini, merupakan suatu tahapan prestasi yang luar biasa, karena SKK Migas juga sudah meminta kepada stakeholder yang ada di pusat dan daerah untuk men-support tahapan perizinan operasional Pertamina Hulu Mahakam.

“Saat workshop di Balikpapan beberapa bulan yang lalu, sudah saya sampaikan, bahwa proses perizinan Pertamina Hulu Mahakam harus di-support secara penuh, karena menyangkut kepentingan energi nasional,” jelasnya.

Sebelumnya, Anggota Tim Persiapan Operasional Pertaminan Hulu Mahakam, Rosi Yuliani memastikan, tidak ada perubahan yang berarti dari peralihan Total ke Pertamina, perubahan yang terjadi hanya nama pengelola saja. Sarana dan prasarana masih tetap sama, SDM dan tenaga kerja juga masih tetap bekerja ke Pertamina. Hanya peralihan status dari karyawan Total menjadi karyawan Pertamina.

“Per 1 Januari 2018 yang kelola Blok Mahakam adalah Pertamina Wilayah Mahakam, berakhir kontrak PT Total per 31 Desember 2017. Kita harus menyiapkan 71 dokumen perizinan dari berbagai instansi yang ada di pusat dan daerah. Kami berharap perizinan di daerah tidak sulit sebagai upaya nasionalisasi aset negara yang dilakukan Pertamina,” paparnya. (ran)