Penulis: Muhammad Heriansyah 

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Pemerintah Desa Bukit Pariaman, Kecamatan Tenggarong Seberang, memastikan persoalan jembatan patah di wilayah RT 12, RT 4 dan RT 1 segera ditindaklanjuti.

Kepala Desa Bukit Pariaman Sugeng Riyadi menegaskan, hasil rapat koordinasi bersama OPD terkait, perwakilan perusahaan dan unsur masyarakat menyepakati pembangunan jembatan permanen menjadi prioritas untuk direalisasikan pada 2027.

Rapat koordinasi (rakor) ini digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Kukar, Senin (28/9/2026), sebagai tindak lanjut peninjauan lapangan yang dilakukan pada Rabu (23/9/2026).

“Alhamdulillah, pertemuan hari ini yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah menghasilkan musyawarah mufakat. Jembatan permanen tetap kita rencanakan dan insyaallah pelaksanaannya pada 2027,” kata Sugeng usai rapat kepada awak media sore menjelang petang tadi.

Menurutnya, pembangunan belum dapat dipaksakan pada tahun ini karena keterbatasan waktu dan proses perencanaan. Namun, kebutuhan pembangunan jembatan telah dimasukkan dalam perencanaan untuk pelaksanaan tahun depan.

Sugeng menegaskan, jembatan tersebut memiliki posisi penting karena menjadi akses utama yang menghubungkan Dusun Sukakarya dan Dusun Berambai.

Selain menjadi akses mobilitas masyarakat, jembatan juga menjadi jalur penting bagi aktivitas pertanian. Khusus di Dusun Sukakarya, terdapat hamparan lahan pertanian sekitar 100 hektare yang aksesnya melintasi jembatan tersebut.

“Ini akan menjadi skala prioritas kami untuk terus didorong supaya pembangunan permanen jembatan tersebut bisa terealisasi,” tegasnya.

Sembari menunggu pembangunan permanen, Pemerintah Desa Bukit Pariaman bersama masyarakat telah melakukan langkah penanganan sementara melalui swadaya.

Material kayu juga telah disiapkan untuk membantu memperbaiki akses masyarakat. Desa turut berpartisipasi dalam pengadaan material yang dibutuhkan.

Sementara itu, akses alternatif akan diarahkan melalui jembatan di RT 4. Pemerintah desa berencana memperkuat jembatan tersebut menggunakan material kayu agar lebih kokoh dan dapat digunakan masyarakat untuk sementara.

Sugeng menjelaskan, teknis dan kebutuhan anggaran jembatan alternatif tersebut masih dalam tahap penghitungan. Pemerintah Kabupaten melalui instansi terkait juga akan melibatkan konsultan untuk menghitung kebutuhan pembangunan.

“Ini akan kita hitung dulu dari sisi penganggarannya. Nanti akan melibatkan konsultan untuk menghitung jembatan alternatif RT 4 ini membutuhkan biaya berapa,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut, sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Tenggarong Seberang juga turut dilibatkan. Sugeng menyebut setidaknya terdapat tiga perwakilan perusahaan yang hadir dan diharapkan dapat berkontribusi melalui dukungan swadaya, termasuk material yang dibutuhkan.

Sugeng juga meminta masyarakat tetap menyampaikan persoalan secara proporsional dan berdasarkan fakta. Ia memahami keresahan warga ketika akses utama mengalami kerusakan, namun berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi informasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.

“Kami berharap masyarakat tidak lagi menyampaikan berita yang tidak sesuai fakta, supaya tidak ada penggiringan opini yang kurang baik,” ujarnya.

Ia memastikan Pemerintah Desa Bukit Pariaman bersama pemerintah kecamatan dan kabupaten tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut.

“Kami tidak tutup mata. Pemerintah Desa Bukit Pariaman, kecamatan maupun kabupaten akan memperhatikan. Ketika memang bisa kita alokasikan anggaran untuk tahun depan, alhamdulillah tadi sudah ada keputusan melalui musyawarah mufakat,” tegasnya.

Sugeng menjelaskan, kerusakan jembatan sebenarnya telah berlangsung cukup lama. Kondisinya semakin parah beberapa bulan terakhir hingga tidak lagi layak dilintasi kendaraan roda empat bermuatan.

Keluhan masyarakat, termasuk dari kepala dusun, RT dan tokoh masyarakat, telah disampaikan kepada pemerintah desa sejak beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kondisi jembatan dipengaruhi usia konstruksi yang telah mencapai sekitar 30 tahun. Beban kendaraan roda empat yang melintas turut memberikan tekanan terhadap struktur jembatan.

Selain itu, kondisi aliran sungai saat curah hujan tinggi juga menjadi faktor yang memperparah kerusakan.

“Bangunan itu sudah cukup lama, kurang lebih 30 tahun. Dengan seringnya lalu lintas kendaraan bermuatan, ditambah ketika curah hujan tinggi arus sungai sangat deras, bibir sungai mengalami longsor atau terkikis. Tiang penyangga jembatan juga ikut terdampak,” jelasnya.

Karena keterbatasan kemampuan anggaran desa untuk membangun jembatan dengan biaya besar, pemerintah desa kemudian menyampaikan kondisi tersebut kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kukar.

Peninjauan lapangan pada 23 September menjadi bagian dari proses tersebut hingga akhirnya rapat koordinasi digelar dan menghasilkan kesepakatan untuk mendorong pembangunan jembatan permanen pada 2027.

“Kami berharap keputusan tersebut dapat menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan akses transportasi, khususnya bagi warga Dusun Sukakarya dan Dusun Berambai serta aktivitas pertanian di Desa Bukit Pariaman, kembali berjalan lebih aman dan lancar,” tutupnya.

Editor: Erwin