Penulis: Muhammad Heriansyah 

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat.

Pemkab Kukar meraih penghargaan sebagai daerah terbaik kedua di wilayah Pulau Kalimantan dalam implementasi dan dukungan terhadap program tersebut yang diterima langsung Bupati Kukar Aulia Rahman Basri didampingi Sekretaris Daerah Kukar pada Kamis (3/9/2026) kemarindi Balikpapan.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kukar M Aidil mengatakan, penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap upaya pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Satu diantara program yang menjadi bagian dari dukungan tersebut adalah kegiatan bedah rumah yang selama ini dijalankan Pemkab Kukar. Program tersebut tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) serta sejumlah instansi dan pihak lainnya.

“Pemkab melalui Dinas Perkim dan instansi terkait sudah melaksanakan kegiatan bedah rumah, baik yang dibiayai melalui APBD maupun dari Baznas dan instansi daerah lainnya,” kata Aidil saat dikonfirmasi Korankaltim.com, Jumat (4/9/2026).

Penghargaan ini menjadi bukti berbagai program perumahan yang dijalankan secara bersama-sama mulai mendapat perhatian di tingkat nasional. Keberhasilan Kukar tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektor. Pelaksanaan program melibatkan pemerintah kecamatan hingga desa, Baznas, serta dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.

“Ini bukti kerja bersama Perkim dengan pihak terkait. Ini kerja kolaborasi dari pemerintahan kecamatan, desa dan juga pihak terkait seperti Baznas, CSR dari perusahaan sehingga mendukung program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS),” jelasnya.

Program bedah rumah dan BSPS memiliki peran penting dalam membantu masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Kolaborasi berbagai pihak juga dinilai menjadi kunci agar program penyediaan rumah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi dapat dilakukan secara bersama-sama.

Ke depan, Kemendagri mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat dan memperluas kolaborasi dalam mendukung target nasional pembangunan 3 juta rumah.

Penghargaan tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi Pemkab Kukar untuk memperkuat program perumahan dan memperluas sinergi dengan berbagai pihak, sehingga semakin banyak masyarakat dapat memperoleh hunian yang layak dan memenuhi standar.

Pemerintah pusat telah menyiapkan skema pembiayaan untuk mendukung program tersebut. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan koordinasi serta kesiapan data agar program pembangunan perumahan dapat berjalan optimal.
“Arahan Kemendagri untuk lebih dikolaborasikan lagi terkait dengan dukungan program pembangunan 3 juta rumah. Karena dari pemerintah pusat sudah menyediakan pembiayaan, tinggal daerah yang koordinasi untuk memenuhi data-data yang diperlukan untuk penyelenggaraan pembangunan perumahan, baik melalui daerah juga program nasional melalui BSPS,” tutup Aidil.

Editor: Aspian Nur