Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, berdasarkan pemantauan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), kondisi udara di sejumlah kawasan masih perlu menjadi perhatian serius, terutama wilayah yang terdampak asap karhutla.
Alat pengukur kualitas udara yang terintegrasi dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) ditempatkan di sejumlah titik, di antaranya Muara Jawa, Senipah, dan Samboja, tepatnya di Kelurahan Wonotirto.
“Kalau daerah hulu itu tergabung dengan daerah-daerah sekitar lainnya, memang yang dekat dengan Kabupaten Kutai Barat itu lumayan tinggi ISPU-nya. Tapi ketika mengarah ke perkotaan itu semakin rendah,” kata Aulia.
Masyarakat kembali diingatkan untuk tetap waspada. Pasalnya, angka ISPU di sejumlah wilayah telah berada di atas ambang yang perlu diantisipasi. Pemkab Kukar mengimbau masyarakat khususnya yang beraktivitas di luar ruangan, menggunakan alat pelindung diri berupa masker untuk mengurangi risiko paparan udara yang tercemar asap.
“Karena memang angkanya ini sudah di atas 50, maka kami menyarankan kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan alat pelindung diri berupa masker ketika berada di luar ruangan,” ujarnya.
Kondisi paling mengkhawatirkan salah satunya terjadi di wilayah Wonotirto, Kecamatan Samboja. Berdasarkan pemantauan, ISPU di kawasan tersebut mencapai angka 162, yang masuk kategori tidak sehat.
“Di daerah Wonotirto angkanya 162, dan ini dikatakan tidak sehat. Tentunya kami melaksanakan mitigasi,” ungkap Aulia.
Pemkab Kukar bersama unsur terkait juga terus melakukan pemantauan terhadap titik api. Sebelumnya, titik api sempat terdeteksi di kawasan Samboja dan Muara Jawa sehingga dilakukan upaya pemadaman.
“Hari ini kami mendapatkan laporan bahwa titik api di sana sudah padam namun pemantauan kita tetap kita lakukan,” jelasnya.
Selain potensi karhutla di wilayah Kukar, kondisi kualitas udara juga dipengaruhi asap yang berasal dari wilayah lain. Aulia menyebut Kukar turut menerima limpahan asap dari kabupaten kota lainnya.
Terkait wacana penggunaan water bombing untuk mempercepat penanganan karhutla, pengerahan metode tersebut bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pemkab Kukar berperan menyampaikan kondisi terkini di lapangan serta melaporkan situasi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut kepada pihak berwenang.
“Water bombing bukan merupakan kewenangan dari pemerintah daerah. Makanya kami hanya melaporkan kondisi terkini. Memang ada mekanisme yang harus dilaksanakan untuk dilakukan water bombing tersebut,” jelas Aulia.
Opsi water bombing dapat menjadi bagian dari mekanisme penanganan apabila kondisi di lapangan memenuhi kebutuhan untuk pengerahan dukungan tersebut. Pemkab Kukar sendiri terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi terkait perkembangan titik api. Terlebih, kondisi medan menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman karhutla.
Aulia menyampaikan perkembangan positif. Wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau kini sudah dapat diakses oleh tim pemadam sehingga proses pemadaman dapat dilakukan.
“Info terakhir yang kami dapatkan, daerah yang kemarin sulit untuk dijangkau sekarang sudah bisa didatangi dan proses pemadaman sudah dilakukan,” pungkas Aulia.
Editor: Aspian Nur