Sekitar 20 mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar yang jadi tindak lanjut dari aksi sebelumnya. HMI mempertanyakan transparansi investasi dan dividen Pemerintah Kabupaten Kukar pada Bankaltimtara, realisasi program Kredit Kukar Idaman, posisi utang daerah sekitar Rp820 miliar di Bankaltimtara, serta dugaan salah transfer dana berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam aksinya, mahasiswa mendesak pemerintah daerah membuka informasi secara transparan terkait pengelolaan APBD. Mereka juga menyoroti sejumlah indikasi permasalahan dan kejanggalan yang dinilai menimbulkan pertanyaan publik terhadap tata kelola anggaran daerah.
Mahasiswa meminta para pemangku kepentingan memberikan penjelasan secara komprehensif agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai arah dan implementasi kebijakan anggaran daerah.
HMI menilai aksi tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Mahasiswa menyatakan akan terus mengawal transparansi, akuntabilitas serta kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Dengan diterimanya aspirasi oleh Pemkab Kukar dan DPRD Kukar, mahasiswa berharap persoalan transparansi APBD, pinjaman daerah, serta temuan BPK dapat memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” tegas Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Dedi Oktavianur.
Massa ditemui Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kukar Wendi Frihindawan. Wendi mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap kondisi pemerintahan dan keuangan daerah. Ia menjelaskan bahwa kondisi anggaran Kukar saat ini tengah menghadapi efisiensi. “Anggaran memang efisien atau sangat minim,” kata Wendi di hadapan massa aksi.
Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat yang disebut mencapai sekitar Rp2,3 Triliun sementara Pemkab Kukar masih memiliki kewajiban sekitar Rp820 Miliar dalam sistem transfer melalui Bankaltimtara.
Pemerintah daerah telah berupaya transparan terkait temuan yang menjadi perhatian mahasiswa. “Intinya kami semua, khususnya pemerintah Kukar sudah transparan terkait temuan apa yang ada,” papar Wendi.
Usai menyampaikan aspirasi di Kantor Bupati Kukar, selanjutnya massa bergerak menuju Kantor DPRD Kukar. Disana mahasiswa kembali menyampaikan tuntutan mengenai transparansi APBD, pinjaman daerah, serta sejumlah persoalan yang menjadi sorotan mereka. Massa kemudian ditemui anggota DPRD Kukar dari Komisi IV, Akbar Haka Saputra.
Akbar berjanji meneruskan aspirasi tersebut kepada pimpinan DPRD Kukar dan menyebut adanya informasi mengenai total pinjaman Kabupaten Kukar yang mencapai sekitar Rp865 Miliar.
“Kami mewakili dan nanti pastinya akan saya sampaikan ke pimpinan. Kami menyimak dari awal terkait pinjaman Kabupaten Kukar, kurang lebih total keseluruhan Rp865 miliar,” ujar Akbar.
DPRD Kukar akan membahas persoalan tersebut bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Kami akan berkumpul bersama seluruh Forkopimda, akan rapat dan membahas kegiatan teman-teman sekalian, bagaimana penyelesaian terkait pinjaman sekian miliar tersebut,” terangnya.
DPRD akan berupaya menelusuri persoalan tersebut, termasuk penggunaan dana pinjaman yang dipersoalkan mahasiswa. “Yang jelas nanti pasti ketemu ke mana larinya uang tersebut dan bagaimana sistemnya,” ujar Akbar.
Mahasiswa diminta mempercayakan proses tindak lanjut kepada DPRD Kukar dan memastikan aspirasi tersebut akan disampaikan kepada Ketua DPRD.
Editor: Aspian Nur