Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi tim terpadu penanggulangan dampak karhutla yang digelar di Command Center Diskominfo Kukar, Tenggarong pagi tadi. Rapat diikuti secara tatap muka dan melalui Zoom oleh para camat se-Kukar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) yang digelar untuk menyamakan persepsi dan memperkuat langkah bersama seluruh unsur terkait dalam menghadapi karhutla di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama di tengah kondisi kekeringan dan dampak El Nino.
Kepala BPBD Kukar Setianto Nugroho Aji menyebut kondisi karhutla mulai terjadi sejak Juli 2026. Berdasarkan laporan BPBD, luas lahan yang terbakar hingga kini mencapai 936,68 hektare. Selain karhutla, dampak El Nino juga menyebabkan sekitar 2.183,50 hektare lahan mengalami kekeringan. Pemerintah daerah berupaya membantu petani melalui program pompanisasi serta subsidi bahan bakar minyak (BBM).
“BPBD juga telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan kebakaran, termasuk imbauan pembukaan lahan tanpa bakar serta langkah antisipasi gangguan kesehatan akibat asap, khususnya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA),” jelas Setianto.
Danrem 091/ASN Lettu Arm Sugianto menyampaikan penanganan kebakaran di Sanga-Sanga dilakukan secara intensif selama 24 jam. Upaya tersebut tidak hanya difokuskan untuk memadamkan api, tetapi juga memastikan titik yang telah padam tidak kembali terbakar.
Koordinasi dengan Kodam VI/Mulawarman juga telah dilakukan untuk mendapatkan tambahan personel pemadaman. “Sinergi dengan berbagai instansi terkait terus diperkuat guna mempercepat penanganan di lapangan,” papar Sugianto.
Sejumlah kecamatan turut melaporkan kondisi karhutla dan kebutuhan penanganan. Di Kecamatan Muara Badak, tercatat sekitar 127,5 hektare lahan terbakar. Tim gabungan telah dibentuk dan mendapat dukungan dari pihak perusahaan.
Sementara Kecamatan Samboja, Anggana, Muara Jawa dan Muara Kaman menyampaikan kebutuhan tambahan sarana pemadaman. Peralatan yang dibutuhkan antara lain pompa Alkon, selang, pompa portable, serta perlengkapan pendukung lainnya.
Di Muara Kaman, kebakaran dilaporkan terjadi di lahan PT Maju Kalimantan Hadapan (MKH) sekitar 80 hektare dan PT Prima Mitra Mandiri (PMM) sekitar 30 hektare.
Adapun pejabat yang hadir dalam rapat ini, di antaranya Sekretaris Daerah Kukar Sunggono, perwakilan Dandim 0906/Kukar Lettu Arm Sugianto, Kabag Ops Polres Kukar Kompol Ecky, Kepala BPBD Kukar Setianto Nugroho Aji, Kepala Dinas Perkebunan Kukar Muhammad Taufik, Kepala Distanak M. Rifani, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ananias, Kepala Diskominfo Kukar Solihin, serta Kepala Dinas Damkarmatan Kukar Fida Hurasani.
Kabag Ops Polres Kukar Kompol Ecky yang hadir mendorong perusahaan yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) untuk ikut memberikan dukungan dalam penanganan karhutla, khususnya berupa sarana dan prasarana pemadaman.
Selain itu, dibahas pula opsi modifikasi cuaca, pemasangan baliho berisi larangan pembakaran lahan, serta penguatan komunikasi publik melalui media sosial. Informasi mengenai kebakaran yang telah berhasil dipadamkan juga dinilai penting untuk disampaikan kepada masyarakat agar perkembangan penanganan dapat diketahui secara jelas.
Sekda Kukar Sunggono mengarahkan agar seluruh jajaran memaksimalkan pencarian dan pemanfaatan titik-titik sumber air yang dapat digunakan untuk pemadaman dan meminta agar posko karhutla dibentuk di setiap kecamatan dan desa, sehingga respons terhadap titik api dapat dilakukan lebih cepat. “Koordinasi dan sinergi tetap dilaksanakan. Kebijakan-kebijakan yang lebih cepat bisa kita koordinasikan,” kata Sunggono.
Pemkab Kukar menargetkan titik-titik api dapat terus diminimalisir dengan memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah, TNI-Polri, perusahaan, pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat.
Dalam penanganan di lapangan, tim menghadapi sejumlah kendala. Keterbatasan alat dan perlengkapan pemadaman menjadi salah satu persoalan utama. Ketersediaan konsumsi bagi personel pemadam juga masih terbatas.
Selain itu, sejumlah titik api berada jauh dari sumber air dan sulit dijangkau karena belum tersedianya akses jalan menuju lokasi. Faktor lain yang menjadi perhatian adalah masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran saat membuka lahan. “Karena itu, kami mendorong keterlibatan aktif perusahaan di wilayah Kukar untuk membantu penyediaan peralatan sekaligus mendukung operasi pemadaman. Sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat juga akan terus diperkuat melalui media sosial maupun media luar ruang,” harapnya.
Editor: Aspian Nur