Langkah ini diambil untuk memperkuat sinergi media sekaligus meluruskan berbagai pemahaman keliru di masyarakat terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kabag SDMUK BPJS Kesehatan Cabang Samarinda, Samiaji, mengarkan pentingnya peran pers dalam menyajikan informasi yang berimbang dan mengedukasi. Tantangan terbesar dalam penyampaian informasi pelayanan publik saat ini adalah maraknya hoaks dan pemberitaan yang kurang proporsional.
“Kami ingin informasi yang disampaikan kepada publik bisa lebih edukatif dan cerdas. Tantangan kita bersama adalah hoaks. Media adalah mitra strategis kami, informasi BPJS Kesehatan tidak akan sampai secara luas tanpa peran wartawan, khususnya di Kukar,” kata Samiaji.
Sementara, Kepala BPJS Kesehatan Kukar, Ika Irawati, mengajak masyarakat untuk mengubah cara pandang terhadap hakikat jaminan kesehatan. Menurutnya, program JKN berdiri di atas asas gotong royong dan subsidi silang, bukan transaksi jual-beli.
“Prinsip JKN itu gotong royong. Bukan berarti bayar Rp35 ribu atau Rp150 ribu lalu menghitung dapat apa. Sistemnya subsidi silang yang sehat membantu yang sakit. Jadi fokus utamanya perlindungan,” ujar Ika.
Ika mengungkapkan, tantangan utama saat ini adalah mendorong kesadaran masyarakat agar memiliki dan memastikan jaminan kesehatannya aktif sebelum jatuh sakit.
Mengenai cakupan, kata dia, BPJS Kesehatan mencatat angka kepesertaan di Kukar kini sudah mencapai 100 persen dari total populasi sekitar 817 ribu jiwa. Peserta tersebut terbagi dalam segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah dan segmen Non-PBI seperti ASN, PPPK, karyawan swasta, hingga peserta mandiri.
“Secara data masterfile sudah 100 persen. Fokus kita saat ini memastikan status kartu peserta itu aktif dan terus mengantisipasi dinamika perpindahan penduduk,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kukar, Andi Wibowo, menyambut hangat inisiatif BPJS Kesehatan dalam merangkul insan pers lokal.
Menurutnya, isu kesehatan cukup kompleks sehingga membutuhkan kolaborasi erat agar informasi dapat sampai ke publik secara utuh.
“Kami ingin sinergi ini terus berlanjut supaya informasi yang diterima masyarakat dapat dipahami. Isu pelayanan kesehatan ini kompleks, jadi edukasi yang jelas sangat dibutuhkan,” tuturnya.
Editor: Erwin